(Taiwan, ROC) --- Parlemen Eropa baru-baru ini menluncurkan resolusi mendesak dengan tema “Kondisi Keagamaan dan Etnis Minoritas Daratan Tiongkok”. Parlemen Eropa secara khusus menyatakan keprihatinannya atas memburuknya situasi HAM Daratan Tiongkok dan mengutuk keras tindakan otoritas Beijing terhadap etnis di Xinjiang dan Tibet. Parlemen Eropa juga sangat menyesali tindakan semena-mena dari otoritas Beijing terhadap kelompok agama Islam, Kristen, Katolik dan Falun Dafa. Pada tahun lalu, Daratan Tiongkok diketahui telah menjalin kesepakatan tentang penunjukan uskup. Hal ini dinilai sangat bertolak belakang dengan tindakan Negeri Tirai Bambu tersebut yang dikenal suka menekan kelompok Kristiani.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Andrew Lee (李憲章) mengemukakan resolusi ini merupakan perwujudan dari prihatinnya Parlemen Eropa atas memburuknya situasi HAM Daratan Tiongkok. Hal ini juga termasuk menekan kebebasan beragama dan aksi penangkapan sewenang-wenang. Hal ini juga terus menjadi fokus dari otoritas Taipei. Taiwan selain mendukung penuh tindakan Parlemen Eropa, juga berharap dapat menjalin kerja sama dan mempromosikan penerapan HAM di Daratan Tiongkok.
Andrew Lee mengatakan, “Terkait tindakan Parlemen Eropa, MOFA tentu sangat mendukung. Taiwan akan terus memperhatikan isu HAM Daratan Tiongkok. Melalui berbagai cara dan termasuk dengan Parlemen Eropa yang memiliki prinsip serupa, akan mempromosikan perbaikan isu HAM di Daratan Tiongkok”.
Selain itu, resolusi Parlemen Eropa meminta otoritas Beijing untuk menutup Kamp Pendidikan di Xinjiang dan segera membebaskan tahanan yang dinilai tidak bersalah. Diminta kepada pihak Daratan Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk tekanan terkait kebebasan memeluk agama dan menjamin kebebasan dari setiap penduduk untuk mempercayai kepercayaan apapun. Parlemen Eropa juga meminta agar Negeri Tirai Bambu untuk mengadili pihak yang sengaja menekan etnis Uyghur yang bermukim di Xinjiang. Mereka juga meminta kepada negara anggota untuk berhenti mengekspor produk teknologi yang dapat dipergunakan otoritas Beijing untuk memata-matai kehidupan rakyatnya.