(Taiwan, ROC) – Sejak Su Tseng-chang menjabat sebagai Perdana Menteri, telah berupaya semaksimalnya untuk memberantas berita palsu atau hoax, guna dapat melindungi situasi kondisi berjalannya asas demokrasi di Taiwan. The Professor Huang Kun-huei Education Foundation pada hari Sabtu tanggal 13 April mengumumkan sebuah jajak pendapat terbaru, dan ditemukan jika ada 74,1% masyarakat yang beranggapan bahwa keamanan nasional lebih penting dibandingkan dengan kebebasan pers.
Sebelumnya, Perdana Menteri Su Tseng-chang pada tanggal 6 April lalu dalam akun facebooknya menyampaikan bahwa pihak Daratan Tiongkok menggunakan akses sarana kebebasan jaringan internet Taiwan, membeli berbagai situs yang ada, membayar para netizen popular, membuat berita kebohongan, menyebarluaskan berita hoax, yang mana semua hal tersebut dimaksudkan untuk membenturkan opini masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mampu menciptakan perseturuan di dalam susunan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Komisi Komunikasi Nasional atau NCC juga telah melakukan penyelidikan dengan merujuk kepada prinsip yang dimiliki, memberikan penalti dan hukuman denda kepada stasiun televisi CTI News dan EBC News.
The Professor Huang Kun-huei Education Foundation pada hari Sabtu tanggal 13 April merilis hasil jajak pendapat dengan tajuk “Materi Pendidikan Penting”, yang mana jajak pendapat tersebut dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 April, dengan jumlah sampel sebanyak 1.072 peserta, memiliki 95% tingkat kepercayaan dan selisih kesalahan sebesar 3%.
Jajak pendapat tersebut menanyakan tentang pentingnya pendidikan dan sarana media informatika yang ada, dan ada 74,1% responden yang beranggapan bahwa keamanan nasional jauh lebih penting dari kebebasan pers dan hanya ada 16,6% responden yang beranggapan bahwa kebebasan pers jauh lebih penting dibandingkan dengan keamanan negara, sementara ada 9,3% yang tidak memiliki pendapat sama sekali.
Chairperson yayasan tersebut, Huang Kun-huei menyebutkan bahwa dalam jajak pendapat kali ini, lebih berfokus dari sudut pandang pendidikan, sehingga masyarakat dapat memilih sekolah untuk menekankan pentingnya pendidikan akan media pers. Dengan kondisi banyaknya berita kebohongan yang beredar saat ini, dari hasil jajak pendapat dapat dilihat jika masyarakat beranggapan bahwa keamanan sebuah negara akan jauh lebih penting dibandingkan dengan kebebasan pers yang ada, dan hal ini merupakan sebuah pemikiran yang patut dipertimbangkan lebih lanjut.
Koordinator pelaksana jajak pendapat Kuo Sheng-yu menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar secara jelas memberikan perlindungan akan kebebasan berpendapat, namun dengan kondisi beredarnya berita bohong atau hoax dewasa ini, dengan terus bergulirnya berbagai informasi palsu, mengacaukan setiap pendengar dan pemirsa, telah menciptakan kekhawatiran di dalam hati setiap masyarakat, telah turut serta mempengaruhi tatanan keamanan sosial masyarakat Taiwan. Jika melakukan cross check data yang ada, baik dari sudut pandang gender, lokasi kawasan, usia, latar belakang pendidikan, maka mayoritas masyarakat beranggapan bahwa keamanan negara jauh lebih penting dibandingkan kebebasan pers.
Kuo Sheng-yu menyebutkan bahwa dalam salah satu jajak pendapat yang dilakukan oleh Swedia, disebutkan bahwa Taiwan adalah negara yang mendapatkan pengaruh paling parah akibat berita hoax yang ada. Jika melihat sisi sejarah, diketahui jika Rusia juga sempat dilanda masalah berita hoax, sehingga mampu menguasai kawasan Krimea. Kini apakah Taiwan apakah harus mengikuti langkah jalan seperti pengalaman yang sebelumnya? Dapat dipastikan jika kebebasan berpendapat yang dapat merusak tatanan prinsip sebuah bangsa, tidak layak untuk mendapatkan perlindungan.