(Taiwan, ROC) – Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Teh-fa pada hari Rabu tanggal 10 April menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif yang digelar oleh Komisi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional. Dalam rapat interpelasi, Yen Teh-fa menyampaikan peraturan pengembangan perindustrian alutsista nasional kepada para legislator yang hadir. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan kondisi negara saat ini yang tengah menghadapi ancaman musuh, selain itu juga untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan nasional yang mandiri, sekaligus untuk mendorong pemikiran pembangunan perindustrian alutsista dalam negeri yang ada.
Kepala bidang urusan pemetaan sumber daya MND, Bai Chieh-lung lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini program perindustrian pertahanan dan keamanan nasional yang ada, terbagi di beberapa instansi pemerintah, sehingga selain tidak mampu menunjukkan jaminan keutuhan perindustrian alutsista dalam negeri, juga tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. Oleh sebab itu melalui peraturan yang diusung tersebut, diharapkan mampu memberikan rangsangan kepada para pelaku usaha terkait untuk bersedia melakukan investasi dan sekaligus membangun perindustrian alutsista dalam negeri secara berkesinambungan.
Setelah peraturan diberlakukan, maka hal utama yang akan segera dapat dirasakan adalah menurunkan persentase biaya pembelian alutsista dan produk terkait lainnya, yang kedua adalah mampu merangsang pabrik manufaktur terkait untuk bisa masuk berada dalam jalur program pengadaan perindustrian inovatif 5+2, khususnya dalam bidang perlengkapan pertahanan keamanan nasional. Yang berikutnya adalah mendorong sertifikasi produk manufaktur dalam negeri, sehingga sekaligus bisa mendorong pertumbuhan perekonomian.
Bai Chieh-lung mengatakan, “Sebelumnya pengadaan produk alutsista adalah dengan melakukan pembelian dari luar negeri, dan angka ini menempati persentase yang sangat tinggi, selain telah memberikan beban yang sangat besar dalam dana anggaran MND, jika dalam kondisi perpolitikan internasional yang tengah tidak menentu, dan adanya perkembangan teknologi alutsista, maka tentu akan susah untuk diprediksi dan mengantisipasi pengadaannya. Hal yang paling utama adalah teknologi alutsista yang dikuasai oleh negara asing, menyulitkan bidang perawatan produk alutsista. Rancangan peraturan ini tentu akan memberikan sebuah rujukan bagi pelaku usaha manufaktur alutsista dalam negeri, mampu mewujudkan sebuah kawasan perindustrian produk alutsista dalam negeri yang berkesinambungan, mencapai sebuah target pembangunan kemiliteran dan perkembangan perekonomian di waktu yang bersamaan.”
Anggota legislator dari partai DPP Tsai Shih-ying mempertanyakan tentang masalah batas waktu 3 tahun pengawasan kerahasiaan pelaku usaha dan masalah kemungkinan masuknya dana investasi dari pihak Daratan Tiongkok. Pihak MND menjelaskan bahwa batas waktu pengawasan masih dapat didiskusikan dan yang paling penting adalah dampak pengaruh yang dihasilkan di kedepannya. Berkenaan dengan masalah kemungkinan masuknya dana dari pihak Daratan Tiongkok, pihak MND memastikan hal tersebut tidak akan dapat terjadi, karena akan dilakukan proses pengawasan yang sangat ketat.