(Taiwan, ROC) Dalam rangka menanggapi harapan masyarakat terkait dengan kearsipan politik dan pelaksanaan keadilan transisional, Komisi Yudisial Yuan Legislatif pada hari Senin ini (8/4) menjadwalkan pembahasan rencana undang-undang arsip politik ke-4 yang diusulkan oleh Yuan Eksekutif, anggota kaukus partai Demokrat Progresif(DPP) dan anggota kaukus New Power Party(NPP), namun anggota kaukus Kuomintang(KMT) mengkritik dan menilai aturan ini dibuat khusus menaklukkan partai tertentu, pagi hari ini telah mengumpulkan para legislator dan meminta komisi yudisial, komisi pendidikan budaya dan ekonomi untuk melakukan tinjauan secara bersama dan membuka rapat dengar pendapat dan menyampaikan niat mereka untuk melakukan boikot.
Legislator partai Kuomintang(KMT) Chen Chih-huei (沈智慧) mengatakan, aturan ini cenderung dibuat untuk menghukum partai KMT, benar-benar memalukan semestinya tidak perlu ditinjau dan meminta agar dihentikan untuk dipublikasi.
Menanggapi niat boikot yang akan dilakukan legislator partai KMT, Menteri Dewan Pengembangan Nasional(NDC) Chen Mei-ling menekankan, aturan dibuat dan mengharapkan pengarsipan politik dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan yang terbuka, setiap orang dapat membahas secara terbuka, agar kebenaran sejarah juga terungkap, yang akan diseimbangi dengan hukum perlindungan data pribadi, sama sekali bukan penaklukan politik.
Chen Mei-ling(陳美伶) mengatakan, “Negara berhukum wajib melaksanakan sesuai dengan aturan hukum, juga mengungkapkan arsip politik secara adil dan terbuka, mekanisme ini telah diatur, semua orang dapat ikut membahasnya secara terbuka, sama sekali bukan seperti yang mereka pikirkan.”
Setelah diberlakukannya, arsip politik partai Kuomintang apakah akan dihibahkan sepenuhnya kepada negara? Chen Mei-ling mengatakan, ada prosedur yang mengikat, jika merupakan milik partai politik atau cakupan dari organisasi, dalam aturan keadilan transisional telah tertera secara jelas, melalui peninjuan dalam Komisi Keadilan Transisional akan dilanjutkan diarsip oleh National Archives Administration Dewan Pengembangan Nasional(NDC), hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Chen Mei-ling menambahkan, usulan aturan pengarsipan kasus politik yang disampaikan oleh Yuan Eksekutif sama sekali tidak mengatur sanksi hukuman apapun, dikarenakan akan kembali ke masing-masing ketentuan yang mengatur dan dalam aturan hukum lainnya sudah memiliki sanksi hukuman yang relevan.