(Taiwan, ROC) – Komisi Urusan Dalam Negeri, Yuan Legislatif pada hari Rabu ini 13 Maret 2019 menagendakan revisi draf undang-undang tentang hukum perlindungan dan penanggulangan bencana, dengan mengundang Mendagri Hsu Kuo-yung untuk hadir dalam sidang interpelasi.
Masa lalu pernah ada musibah serius disebabkan karena adanya informasi yang tidak benar, Yuan Eksekutif mengusulkan revisi draf undang-undang guna menetapkan bagi pemberi informasi bencana palsu maka akan dikenakan sanksi denda sebesar minimum NT$ 300 ribu dan maksimum NT$ 500 ribu. Jika menyebarkan informasi palsu atau rumor tentang bencana, yang mengakibatkan melukai/ mencederai orang lain, maka akan dihukum kurungan selama 3 tahun penjara, ditahan dan didenda sebesar kurang dari NT$ 1 juta, jika pelanggaran ini dan berakibat kematian maka hukuman maksimal akan dipenjara seumur hidup atau kurungan penjara lebih dari 7 tahun.
Hsu Kuo-yung mengutarakan, saat penyelamatan di lokasi bencana hal yang paling ditakuti adalah informasi palsu, selain dapat berdampak buruk dalam upaya penyelamatan, bahkan upaya penyelamatan tidak dapat berjalan dengan efektif atau bahkan dapat menimbulkan korban kematian bagi tim penyelamat, maka rumor dan informasi palsu bencana wajib dicekal.
Hsu Kuo-yung mengatakan, “Karena anggota tim penyelamat saat bertugas, jika ada informasi palsu yang tersebar, pertama ada kemungkinan sangat berpengaruh buruk dalam upaya penyelamatan mereka, bahkan tidak berjalan dengan efektif, ada kemungkinan tim penyelamat berdasarkan informasi yang salah memberikan pertolongan, ternyata di posisi tersebut tidak ada bencana; kemudian informasi palsu berkemungkinan dapat menyebabkan kejadian fatal bagi anggota pemadam kebakaran, inilah alasan mengapa kami wajib mencekal informasi bencana palsu.”
Hsu Kuo-yung mengatakan, ia yakin semua masyarakat Taiwan mendukung revisi undang-undang ini, dengan adanya aturan ini juga memberikan perlindungan bagi anggota tim penyelamat.