(Taiwan, ROC) – Untuk menghentikan pencorengan citra kebudayaan, menghindari pengaruh dari iklan atau informasi berita yang tidak benar pada calon kandidat atau orang yang diblokir dalam masa pemilu atau kegiatan pemblokiran calon, menghancurkan keadilan dan kebenaran pemilu maka Divisi Keadilan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tanggal 26 Februari mengumumkan pemberitahuan awal perubahan peraturan “Peraturan Pemberhentian Kandidat Pegawai Negeri Sipil” dan “Peraturan Pemberhentian Kandidat Presiden dan Wakil Presiden” dengan menambahkan apabila calon kandidat atau orang yang diberhentikan merasa iklan pemilu atau pemberhentian mengandung penyebaran isu tidak benar atau penyiaran tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, maka dapat mengajukan permohonan darurat mendapatkan perlindungan dari pengadilan dengan memberikan bukti terkait, dan dalam kurun waktu 2 hari pengadilan harus menetapkan keputusan, serta akan mengenakan sanksi antara 200 ribu hingga 2 juta NTD.
Menteri Dalam Negeri, Hsu Kuo-yung hari Rabu pagi tanggal 27 Februari, ketika diinterpelasi dalam rapat anggota Yuan Legislatif menyampaikan, untuk menghindari terulang kembali luka pada pemilu akibat iklan yang tidak benar, kementerian dalam negeri dengan menggunakan peraturan hukum yang diberlakukan di Perancis sebagai pertimbangan, melakukan revisi hukum terkait, saat ini telah resmi diumumkan pemberitahuan awal agar dapat menerima masukan pendapat dan saran dari pihak-pihak lainnya.
Hsu Kuo-yung mengemukakan, peraturan hukum negara Perancis masih harus melalui pemeriksaan konstitusional, baru kemudian diberlakukan. Hsu menegaskan, peraturan terkait hanya direvisi dan bukan baru diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan yang pasti tidak ditujukan pada media, setelah mengumpulkan pendapat dan saran dari berbagai pihak, baru kemudian diusung untuk disetujui oleh Yuan Eksekutif.
Hsu Kuo-yung mengatakan, ”Dapat menghindari penggunaan iklan yang tidak benar selama masa pemilu, setelah iklan berhasil dibuktikan ketidakbenarannya mungkin masa pemilu juga sudah berakhir, mereka yang terkena luka akibat iklan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, untuk itu Perancis menggunakan dalam kurun waktu 48 jam dapat melaporkan pada pengadilan, agar pengadilan memutuskan apakah akan menurunkan iklan tersebut atau tidak, ini semua bergantung pada keputusan pengadilan, untuk itu kami menggunakan cara yang dibelakukan Perancis sebagai bahan acuan, saat ini tengah meminta masukan pendapat dan saran dari berbagai pihak.”