(Taiwan, ROC) – Rapat Yuan Eksekutif yang digelar pada hari Kamis tanggal 21 Februari kemarin, meloloskan UU Khusus Pernikahan LGBT yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi. Rancangan UU termasuk penggunaan kata dan kalimat khusus yang ditetapkan adalah “Undang-Undang Implementasi Interpretasi No 748 Yuan Yudisial”. Yuan Eksekutif juga dengan secepat mungkin mengajukan rancangan UU tersebut ke Yuan Legislatif untuk ditindaklanjuti, dan diharapkan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Mahkamah Agung sebelumnya no 748, dapat diloloskan sebelum 24 Mei dan segera diterapkan untuk masyarakat umum.
Namun, meskipun PM Su Tseng-chang mengkoordinasikan seluruh anggota legislator Partai DPP untuk memusyawarahkan isi dalam UU khusus pernikahan LGBT, masih ada suara yang berbeda dari internal partai, khususnya anggota legislator yang berada di kawasan sentral dan selatan Taiwan, bahkan ada yang meragukan jika pelaksanaan UU tersebut akan memberikan dampak pengaruh terhadap pemilu tahun 2020 mendatang. Untuk itu, PM Su Tseng-chang sebelumnya melalui akun facebooknya telah memberikan pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati untuk mengajak seluruh masyarakat dapat menyikapi hal tersebut dengan rasa toleransi antar sesama manusia. Dalam rapat interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Jumat tanggal 22 Februari, PM Su Tseng-chang kembali menyatakan jika UU khusus pernikahan LGBT adalah bagaikan sebuah UU yang kerap bersedu sedan di tengah malam bagi banyak orang, untuk itu dirinya sangat berharap agar masyarakat dapat memiliki sikap saling menghormati dan toleransi, agar Taiwan dapat selangkah lebih maju lagi.
PM Su Tseng-chang mengatakan, “Dari dalam lubuk hati, saya benar-benar berharap seluruh penduduk yang ada, kita semua adalah sebangsa, berapa banyak orang yang bersedih hati di tengah malam. Hari ini kita menjunjung tinggi hasil referendum untuk mengajukan UU khusus, mematuhi penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Kita tidak berharap keegoisan masing-masing kelompok, namun berharap kita dapat maju melangkah bersama, semuanya dapat saling menghormati, dapat menerima setiap perbedaan, bersikap sopan antar sesama, agar Taiwan dapat menjadi sebuah negara yang dapat saling menghormati dan bersahabat.”
Usai RUU diusung ke Yuan Legislatif, Partai DPP berupaya untuk mencoba meloloskannya hingga masuk ke dalam tahap pembacaan ke dua, akan tetapi partai oposisi masih memiliki keraguan akan isi dari RUU tersebut, sehingga medan tempur yang sesungguhnya kembali berada di Yuan Legislatif. Apakah RUU dapat diloloskan sebelum tanggal 24 Mei mendatang, semua masih menjadi tanda tanya.
Yuan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 22 Februari, telah meloloskan RUU terkait dan segera diajukan ke Yuan Legislatif untuk ditindaklanjuti, dan RUU diprediksi akan dapat diimplementasikan secara umum per tanggal 24 Mei. Organisasi HAM Internasional, Amnesty Taiwan, mengeluarkan surat pernyataan apresiasi akan sikap yang dilakukan oleh Yuan Eksekutif.
Dalam surat pernyataan untuk publik, Ketua Amnesty Taiwan Annie Huang menyebutkan langkah tersebut adalah sebuah kemajuan besar bagi Taiwan terkait hak asasi manusia untuk dapat menikah. RUU tersebut juga menjadi yang pertama untuk negara-negara di kawasan Asia. RUU tersebut juga menegaskan kepada dunia bahwa Taiwan memilih cinta damai, dan menjauhi pertikaian dan diskriminasi.
RUU tersebut meliputi kalangan LGBT yang berusia 18 tahun ke atas, bisa melangsungkan pernikahan dan disahkan secara hukum, menikmati perlindungan akan hak ahli waris, hak pengobatan dan hak adopsi anak yang sedarah.