(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan referendum anti sesama jenis yang telah diloloskan, maka sesuai dengan peraturan yang ada, Yuan Eksekutif akan mengajukan undang-undang atau peraturan terkait pada bulan Maret yang akan datang. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 21 Februari, dalam rapat Yuan Eksekutif akan meloloskan Undang-Undang Khusus Pernikahan LGBT versi Yuan Eksekutif. Karena UU yang akan diberlakukan mengaitkan banyak hal lainnya, Perdana Menteri Su Tseng-chang pada hari Rabu malam tanggal 20 Februari akan memberikan laporan UU versi Yuan Eksekutif kepada seluruh anggota legislator partai DPP, serta sekaligus mendiskusikan nama dan hal lain yang terkait di dalamnya.
Dalam referendum no 12 tahun lalu yang bertajuk “Apakah Anda setuju dengan menggunakan undang-undang lain di luar UU sipil, untuk memberikan perlindungan terhadap hak pernikahan dan pembinaan rumah tangga permanen bagi pasangan sesama jenis”, berhasil lolos. Untuk itu Yuan Eksekutif akan merujuk kepada peraturan referendum, di mana akan mengajukan UU versi Yuan Eksekutif pada akhir bulan Februari untuk dimasukkan dan ditindaklanjuti oleh Yuan Legislatif.
Presiden Tsai Ing-wen saat memberikan pidato di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa isu ini telah menjadi pembahasan bagi seluruh lapisan masyarakat Taiwan selama 2 tahun, bahkan sempat terjadi perseturuan. Dalam waktu bersamaan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penjelasan Undang-Undang Dasar, masyarakat juga telah memberikan suaranya melalui referendum yang dilaksanakan. Tsai yakin dan percaya jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua polemik yang terjadi terkait isu tersebut.
Presiden menyebutkan bahwa dalam isu ini, suara yang ada di masyarakat tidak akan serupa, namun untuk bagian perlindungan hak manusia, secara perlahan telah mampu mencapai sebuah kesepahaman. Untuk itu, saat ini yang paling penting yang harus diselesaikan adalah langkah apa yang akan diambil untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya harus dinikmati oleh masyarakat.
Karena UU Khusus Pernikahan LGBT mengaitkan banyak hal dan mencakup berbagai bidang, Kementrian Hukum selama beberapa hari terakhir ini merumuskan rancangan UU terkait, namun untuk pemberian nama khusus dan hak pernikahan, hak pasangan, masih belum terselesaikan. Juru Bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka saat menerima wawancara dari media menjelaskan bahwa Perdana Menteri Su Tseng-chang, Wakil Perdana Menteri Chen Chi-mai, Sekretaris Jendral Lee Meng-yen, Menteri non Porto Folio Chen Mei-ling dan Menteri Hukum Tsai Ching-hsiang, bersama dengan seluruh anggota legislator partai DPP akan melakukan diskusi pembahasan pada malam ini dan mencari solusi jawaban terkait pemberian nama dan peraturan terkait lainnya.