(Taiwan, ROC) Yayasan Budaya dan Pendidikan Ma Ying-jeou dan Yayasan Fair Winds yang diketuai oleh mantan PM Chang Yi-huah pada hari Senin ini (18/2) mengundang akademisi untuk mengadakan konferensi pers, mempertanyakan kebijakan program energi ramah lingkungan diusulkan Kementerian Perekonomian setelah referendum penggunaan nuklir untuk energi hijau diloloskan terdapat ada pelanggaran terhadap opini rakyat. Ketua Pelaksana Yayasan Budaya dan Pendidikan Ma Ying-jeo, Hsiao Hsu-tsen (蕭旭岑), mengemukakan tahun lalu setelah diloloskan dalam referendum penggunaan nuklir untuk energi hijau, anti polusi udara, anti pembangkit listrik di ShenAo, perwakilan rakyat meragukan pemerintah berkuasa menjalankan kebijakan terkait, mengenai hasil yang diharapkan pemerintah hanya dapat berkata menghargai, maka mempertanyakan kepada Presiden Tsai Ing-wen jika ada pelanggaran terhadap pendapat publik langsung, apa lagi yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah? Ia mengkritik semestinya kinerja pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen bersikap profesional dan netral dalam kebijakan sumber energi.
Juru bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka pada hari merespon, berdasarkan hasil referendum Yuan Eksekutif meminta menghapus pasal undang-undang ketenagalistrikan pasal 95 ayat 1, saat bersamaan kementerian perekonomian berulang kali menjelaskan target penurunan polusi udara dan sasaran supply listrik stabil tidak akan berubah. Kolas mengatakan, pemerintah merespon postif terhdap hasil referendum.
Kolas Yotaka mengatakan,“pihak kami menyampaikan sekali lagi, Yuan Eksekutif mematuhi aturan referendum, setelah hasil referendum diumumkan, berdasarkan persyaratan referendum, selain diumumkan secara resmi diberlakukan pada 2 Desember tahun lalu, aturan ketenagalistrikan pasal 95 ayat 1 dihapus, masih ada batasan waktu sasaran menjadi negara non nuklir tahun 2025 juga diakhiri, sementara ini pihak kami telah menyampaikan amandemen secara resmi kepada Yuan Legislatif, untuk dihapus beberapa ketentuan ini. Sekali lagi pihak kami menjelaskan, pemerintah menginginkan bebas polusi udara, sasaran supply listrik yang stabil tidak pernah berubah, pihak pemerintah secara aktif melaksanakan hasil referendum.”
Kolas mengatakan, produsen nuklir wajib bersikap realistis terhadap pemerintah kabupaten kota yang menolak kenyataan penyimpanan limbah nuklir secara permanen, secara pragmatis menghadapi masalah sumber energi.
Sebelum pertemua Jiang Yi-huah diwawancarai dan mengatakan, pihaknya menantang limbah nuklir tidak terkontrol, juga tidak mengharapkan pembangkit listrik tenaga termal menyebabkan polusi, oleh karena itu mengharapkan kesepakatan bersama untuk manfaat yang lebih luas, agar kebijakan sumber energi memberikan pengembangan yang stabil. Jiang Yi-huah menekankan, melalui referendum menunjukkan pendapat masyarakat bukan omongan belaka, jika pemerintah beranggapan bahwa semua tindakan ini disengaja untuk melawan kebijakan pemerintah, maka tidak akan mendengar opini masyarakat. Ia mengharapkan agar pemerintah dapat lebih serius mendengar usulan yang mereka ajukan, dan melakukan diskusi bersama bukan beralih dengan membalikkan fakta berpikiran tindakan yang bertentangan dengan pemerintahan.
Ketua Pelaksana Yayasan Budaya dan Pendidikan Ma Ying-jeo, Hsiao Hsu-tsen (蕭旭岑) mengutarakan, Ma Ying-joeu dan Chang Yi-huah pada tanggal 10 Maret mendatang bersama menggelas “rapat sipil pembahasan energi 2019” mengundang kalangan industri , pebisnis dan akademisi untuk mencari solusi pengembangan sumber energi masa mendatang dan juga mengharapkan pemerintah dapat bekerjasama baik memberikan saran maupun sosialiasasi.