(Taiwan, ROC) – Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat tanggal 28 Desember menyampaikan bahwa topik pernikahan sesama jenis adalah topik yang berhubungan erat dengan bifurkasi, dimana negara lain juga tengah menindaklanjuti dengan turut menghadapi berbagai gejolak. Tsai tidak merasa jika dirinya mengulur-ulur waktu penyelesaian masalah pernikahan komunitas LGBT. Hal ini dirasa masih perlu lebih banyak waktu untuk dapat mencapai sebuah kesepahaman, dan tentu saja selama masa proses tindak lanjut, akan banyak menghadapi pertentangan di dalam kehidupan sosial masyarakat.
Presiden Tsai Ing-wen dalam acara pertemuan dengan media massa, sempat ditanyakan mengenai semakin berkurangnya surat suara dukungan kepada dirinya dari kalangan muda, ada juga masalah yang proses penyelesaian berdurasi pendek, misalnya imbauan untuk menaikkan gaji upah, dimana situasi perekonomian tahun lalu sudah mulai dirasakan adanya perbaikan, banyak perusahaan yang juga mengalami perbaikan, sehingga mampu meningkatkan upah gaji para pekerjanya. Berkenaan dengan masalah pembayaran pajak untuk tahun depan, diberlakukan peraturan bagi mereka yang memiliki pemasukan di bawah garis batas minimal, maka tidak akan dikenakan pajak. Untuk masalah rumah tempat tinggal bagi masyarakat juga ada perbaikan, khususnya kaum muda mulai mampu membeli rumah tempat tinggal dengan luas ukuran yang lebih rasional dan layak tinggal.
Berikutnya, Tsai menjelaskan bahwa tahun ini diusung dana subsidi untuk kebijakan penitipan balita, berharap dengan adanya program kebijakan kesejahteraan tersebut, mampu menurunkan beban hidup kalangan muda. Dengan kondisi adanya perbaikan perekonomian yang masih terus berjalan, dan penerimaan pajak yang juga baik, maka pemasukan negara mengalami peningkatan dan masih ada sisa pendapatan usai dikurangi biaya pengeluaran negara, sehingga dana sisa ini bisa dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di bidang lainnya.
Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan bahwa dalam masa 2 tahun kepemerintahannya, UMR telah dinaikkan sebanyak tiga kali, selain itu upah gaji dengan hitungan per jam juga telah ikut dinaikkan. Tsai menjelaskan ada hal yang tentu saja belum dapat segera diwujudkan, termasuk masalah ketidakpuasan kalangan muda berkenaan dengan peraturan satu hari libur dan satu hari istirahat. Dirinya mengaku bahwa tidak mungkin dapat mewujudkan semua hal sesuai dengan kehendak masyarakat, karena pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan skala kecil dan menengah yang tengah melakukan reformasi, apakah mereka dapat mengikuti perkembangan jaman dan mencapai standarnisasi ketenagakerjaan.
Sehubungan dengan topik pernikahan bagi komunitas LGBT, Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan bahwa topik ini membutuhkan sebuah proses penyelesaian. Sehubungan dengan masalah hak asasi manusia, hak keadilan dan lain sebagainya, maka perlindungan hukum juga selayaknya diberikan kepada komunitas LGBT dalam batas yang masih dirasa rasional, dan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Lantas bagaimana langkah yang harus diambil dalam hal menjamin, melindungi dan memberikan hak kepada mereka? Ini yang menjadi masalah perdebatan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Presiden Tsai menyampaikan bahwa dalam pemilu tahun ini juga diajukan masalah pendidikan seks di dalam sekolah, juga masih memicu perdebatan publik dan masih belum tercapai suatu kesepahaman. Dalam proses pemilu yang tengah berjalan, memang diakui banyak informasi yang tidak benar, yang telah mempengaruhi para orang tua dalam hal pemahaman terkait isu pendidikan seks dalam sekolah ini.
Presiden Tsai Ing-wen kembali menyebutkan bahwa terkait hal ini, masyarakat masih membutuh waktu lebih untuk bisa mencerna isu topik yang ada, dan memang harus menghadapi pertentangan dalam hal pemikiran antar sesama. Negara lain yang juga memiliki isu topik yang sama, juga cukup pontang panting dalam penyelesaiannya, karena setiap masyarakat memiliki pendapat yang berlainan, dan memang masih ada unsur penolakan dari masyarakat, sehingga topik ini bisa disebut sebagai topik bifurkasi. Untuk penanganannya maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak, sehingga mampu menyeimbangkan berbagai pendapat yang berbeda dan memperkecil jeda yang ada secara natural.
Presiden Tsai Ing-wen berpendapat jika hal ini bukanlah bentuk penguluran waktu penyelesaian, karena Mahkamah Agung juga telah memberikan petunjuk arah penyelesaiannya, dan kini masyarakat harus memasuki fase ke dua dalam hal peleburan ragam pendapat, dan hal ini juga semakin tranparan, sehingga yang dibutuhkan sekarang dalam hal pengajuan undang-undang khusus pernikahan LGBT adalah isi materi yang harus tertera dan diatur di dalamnya.