(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan diloloskannya referendum “Larangan impor produk Jepang asal kawasan bencana nuklir” di Taiwan belum lama ini, maka pihak Jepang menyampaikan sikap tersebut dapat memengaruhi Taiwan dalam hal keikutsertaan dalam keanggotaan Kemitraan Trans Pasifik atau CTPPP. Mengacu kepada hal ini, Ketua Umum Partai KMT Wu Den-yih pada hari Sabtu tanggal 8 Desember menyampaikan bahwa saat Partai KMT berperan duduk dalam kepemerintahan, telah mengimbau pihak Jepang untuk dapat menggunakan standarnisasi instansi lembaga kesehatan internasional, sehingga dapat lebih terjamin kepercayaannya. Wu Den-yih menjelaskan jika ikut serta bergabung dalam keanggotaan Kemitraan Trans Pasifik memang bukan hal yang sederhana, karena menyangkut kepentingan banyak negara, sehingga tentu membutuhkan waktu proses yang lebih lama.
Adapun referendum “Larangan impor produk Jepang asal kawasan bencana nuklir” yang diusung oleh Partai KMT berhasil diloloskan dalam pemilu kemarin, Menteri Luar Negeri Taro Kono menyebutkan jika Taiwan selama ini berharap dapat turut serta bergabung dalam keanggotaan Kemitraan Trans Pasifik, namun dengan adanya kondisi referendum tersebut, maka akan mengakibatkan Taiwan tidak dapat bergabung dalam CTPPP.
Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Umum Partai KMT Wu Den-yih pada hari Sabtu tanggal 8 Desember saat diwawancara oleh media menjelaskan jika pihaknya dapat memaklumi sikap yang dilontarkan oleh pihak Jepang, namun produk yang berasal dari kawasan bekas bencana nuklir akan memberikan dampak pengaruh terhadap kesehatan masyarakat Taiwan. Wu Den-yih memaparkan jika sebelumnya pihak Partai KMT saat masih duduk dalam kursi kepemerintahan juga telah mengimbau kepada pihak Jepang, agar dapat menggunakan sudut pandang sebagai sebuah negara dan bukan dengan menggunakan level setaraf yayasan atau organisasi masyarakat biasa. Namun pada akhirnya pihak Jepang malah menggunakan sertifikasi yang hanya berkelas yayasan organisasi semata. Untuk itu pemerintah tentu akan mengambil langkah proteksi terhadap kesehatan masyarakat Taiwan dan melarang masuknya produk asal kawasan bekas bencana nuklir.
Wu Den-yih mengatakan, “Pada saat itu, mereka menjawab akan menggunakan sertifikasi yayasan organisasi setempat mereka, dan kami beranggapan demi menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan, maka tentu tidak akan memberikan ijin impor produk ke Taiwan. Dan saat ini yang tengah berlangsung adalah diloloskannya referendum, dan tentu mengharapkan pihak Jepang dapat memperbaiki instansi pemberi sertifikasi lolos uji, dan seharusnya menggunakan level sekelas negara yang dapat lebih dipercaya.”
Saat ditanya oleh pihak media, apakah dengan ditolaknya Taiwan bergabung dalam CTPPP akan menjadi bagian dari kesalahan tindakan Partai KMT? Wu Den-yih menjawab bahwa sebelumnya Taiwan juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat bergabung dalam TPP, namun karena hal tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka tentu saja membutuhkan waktu proses yang lebih panjang.