(Taiwan, ROC) - Membangun kampung halaman non-nuklir tetap adalah target nasional, tapi setelah disetujuinya referendum “membangun negara hijau dengan sumber daya nuklir,” undang-undang yang meregulasi batas waktu dicapainya target akan dicabut. Dalam arti kata, agenda menghentikan penggunaan sumber daya nuklir sebelum 2025 bukan lagi kebijakan yang diwajibkan.
Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) ketika merespon pertanyaan media massa perihal apakah akan ada perubahan kebijakan pemerintah dengan diloloskannya referendum mengenai penggunaan energi nuklir, di sela kehadirannya dalam Pameran Teknologi Medis Taiwan 2018 di Taipei, Kamis, 29 November.
Presiden Tsai mengatakan, “Pertimbangan menyeluruh masih harus dilaksanakan perihal isu ini, termasuk apakah sumber daya lain bisa mencukupi pada waktu sepantasnya. Yang lebih penting lagi adalah sikap pemerintah dalam menangani limbah nuklir, karena andaikata sumber energi nuklir terus dipakai, limbah nuklir akan terus bertambah banyak. Masalah penampungan limbah nuklir berhubungan erat dengan sikap pemerintah daerah, maka ada perlunya bagi komunikasi untuk dilaksanakan antara pemerintah pusat dan daerah.”
Sekedar informasi, referendum “membangun negara hijau dengan sumber daya nuklir” berhasil diloloskan saat digelar secara bersamaan dengan pemilihan kepala dan wakil daerah Taiwan akhir pekan lalu. Dari sejumlah 10,83 juta pemilih yang mengikuti referendum, 54,42% memberikan suara setuju, 37,05% memberikan suara tidak setuju.