(Taiwan, ROC) - Kementrian Luar Negeri (MOFA) dan instansi bersangkutan lain akan mengadakan komunikasi dengan pihak Jepang, di bawah premis menjaga keamanan makanan, hubungan Taiwan-Jepang diharapkan tidak terpengaruh oleh insiden tunggal, yakni disetujuinya referendum mempertahankan larangan impor produk pertanian dan makanan dari area terpengaruh bencana nuklir Fukushima di Jepang.
Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara MOFA Andrew Lee (李憲章) Kamis, 29 November, ketika ditanya wartawan perihal apakah perkembangan hubungan bilateral antara Taiwan dan Jepang akan terpengaruh hasil referendum akhir pekan lalu.
Andrew Lee mengatakan, “Di bawah premis menjaga keamanan makanan, MOFA dan instansi bersangkutan lain akan bekerja sama menangani masalah ini. Tentu saja, komunikasi dengan pihak Jepang tetap sangat lancar dan akan diteruskan. Mengenai perkembangan dua tahun mendatang, kami akan perhatikan tapi tidak dapat memprakirakan. Saya hanya bisa mengatakan, Taiwan dan Jepang menjalin hubungan menyeluruh dalam berbagai bidang, maka insiden tunggal apa pun diharapkan tidak memengaruhi hubungan tersebut.”
Di lain pihak, perwakilan Taiwan di Jepang Frank Hsieh (謝長廷) menegaskan, referendum adalah salah satu prosedur dalam negara demokratis, maka hasilnya harus dihormati namun konsekuensinya harus ditanggung oleh seluruh rakyat.
Hsieh mengemukakan hal tersebut sebagai respon perihal munculnya laporan bahwa hasil referendum atas larangan impor produk daerah bencana nuklir Jepang telah mempengaruhi hubungan Taiwan dan Jepang, dan mungkin akan menghambat kelancaran penggabungan Taiwan dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Frank Hsieh mengatakan, “Ini adalah referendum yang diikut serta oleh seluruh rakyat. Kita menghormati hasilnya, tapi harus menanggung konsekuensinya. Ini memang prosedur demokratis. Setiap orang mengikuti referendum dengan sikap cermat, dan hasilnya harus ditanggung bersama. Pihak kantor perwakilan akan berusaha sepenuhnya mengatasi masalah yang timbul dari kebijakan yang dilaksanakan.”
11 Maret 2011, insiden pembocoran nuklir terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima, Jepang, menimbulkan kontaminasi nuklir terhadap produk pertanian dan makanan di sejumlah daerah bencana, antara lain prefektur Fukushima, Ibaraki, Gunma, Tochifi dan Chiba.
Setelah itu, sejumlah negara termasuk Taiwan melaksanakan larangan impor produk pertanian dan makanan dari daerah-daerah bencana tersebut. Beberapa saat lalu, rencana pemerintah mencabut larangan tersebut ditolak oleh partai oposisi, yang kemudian mengajukan referendum yang digelar bersamaan dengan pemilihan kepala dan wakil daerah Taiwan akhir pekan lalu.