(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan referendum penolakan makanan yang diproduksi dari kawasan nuklir, rapat dengar pendapat digelar pada hari Sabtu tanggal 3 November. Dari pihak yang mendukung penolakan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai KMT Hao Long-bin menyampaikan bahwa makanan tersebut dikhawatirkan mengandung radiasi nuklir, dan masyarakat sudah sewajarnya memiliki kebebasan untuk menolak kekhawatiran tersebut. Sementara dari pihak yang menolak referendum Wakil Kepala Dewan Pertanian Chen Chi-chung menjelaskan bahwa terkait makanan produk Jepang sewajibnya melalui mekanisme diskusi dari pakar ahli, sementara nilai standar radiasi nuklir yang ditetapkan oleh Taiwan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dunia internasional, sehingga dipastikan makanan tersebut tidak berbahaya dan aman.
Hao Long-bin menyebutkan jika bencana nuklir di Fukushima sebelumnya, maka tentu radiasi nuklir akan mempengaruhi kualitas tanah, air dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, radiasi nuklir juga akan membutuhkan waktu yang panjang untuk penetralisiran. Jika membiarkan makanan yang diproduksi dari kawasan bencana nuklir masuk ke Taiwan, maka setelah dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan keracunan. Guna menghindari masalah keamanan makanan terjadi, masyarakat berhak memiliki kebebasan untuk menghindari mengonsumsi makanan yang berbahaya.
Walaupun jarak antara Taiwan dengan Jepang cukup dekat, masyarakat Taiwan juga sangat menyukai produk makanan asal Jepang, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga secara ketat standarnisasi makanan yang ada, yakni mengupayakan dan memastikan jika makanan yang beredar di pasaran memiliki nilai kontaminasi nol. Namun saat ini pemerintah hanya melakukan pemeriksaan secara acak, dan petugas pemeriksa juga tidak memadai, maka kekhawatiran masalah keamanan makanan tetap akan terus ada. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memperhatikan kepentingan dan hak dari para petani dan nelayan dalam negeri.
Sementara Chen Chi-chung menjelaskan bahwa banyak negara di dunia, seperti Amerika, Uni Eropa, Singapura, Korea dan lain sebagainya, juga telah menaikkan standar penilaian kualitas terhadap produk yang diproduksi dari Jepang, guna melakukan pengawasan berkenaan dengan makanan yang diproduksi dari kawasan bencana nuklir, namun tentu bukan seluruh produk ditolak. Saat ini hanya Taiwan dan Daratan Tiongkok yang memberlakukan pengawasan level sangat ketat, maka dirasakan perlunya melakukan pengkajian peraturan terkait.