(Taiwan, ROC) - Undang-undang imigrasi ekonomi baru dirancang untuk menanggulangi kecenderungan pertumbuhan populasi negatif dan kekurangan tenaga kerja teknis di Taiwan, bukan seperti sebagian kritikan bahwa pemberian izin menetap permanen adalah tindakan menjual kartu tanda penduduk.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perkembangan Nasional (NDC) Chen Mei-ling (陳美伶) ketika menghadiri sidang Yuan Legislatif, Kamis, 4 Oktober.
Merespon kesangsian yang diajukan oleh sejumlah legislator, Chen menerangkan, populasi Taiwan akan mulai mengalami pertumbuhan negatif pada 2015, dan mulai 2027 akan ada lubang kekurangan tenaga kerja teknis tingkat menengah sebanyak 210.000 orang yang akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan perindustrian.
Ditetapkannya undang-undang imigrasi ekonomi baru justru bertujuan menanggulangi dua kecenderungan tersebut, tutur Chen, yang juga menegaskan perbedaan antara izin menetap permanen dan kartu tanda penduduk.
Chen Mei-ling mengatakan, “Untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, seorang warga asing harus memenuhi persyaratan bersangkutan yang ditetapkan undang-undang kewarganegaraan. Lain halnya dengan undang-undang imigrasi ekonomi, yang diberikan hanya izin menetap permanen.”
Chen juga menegaskan, ada dua premis yang ditaati dalam penerapan undang-undang imigrasi ekonomi baru, yakni tidak memengaruhi lapangan kerja dan standar upah domestik. Untuk itu, gaji bagi tenaga kerja teknis tingkat menengah yang direncanakan diberikan izin menetap permanen tidak akan terlalu rendah, karena ini akan memengaruhi hak tenaga kerja Taiwan sendiri.