(Taiwan, ROC) Perdana Menteri Lai Ching-de dijadwalkan hadir di Yuan Legislatif besok untuk memberikan laporan tentang bencana banjir yang melanda kawasan Tengah dan Selatan Taiwan 23 Agustus lalu, pada tanggal 21 September partai oposisi Kuomintang(KMT) mengajukan boikot atas kejadian kasus Chang Tien-chin dan menyebabkan PM Lai tidak dapat masuk Gedung Yuan Legislatif untuk memberikan laporan. Maka dari itu, laporan yang disampaikan pada besok akan difokuskan tentang penanggulangan bencana air. Sekjen partai KMT Tseng Ming-chung(曾銘宗) mengatakan, laporan kali ini tentang penanggulangan bencana air merupakan permintaan atas pihaknya, besok tidak akan melakukan boikot, namun laporan yang didapatkan terlalu sederhana dan KMT akan menyampaikan sikap mereka.
Sekjen partai KMT akan mempertanyakan kepada PM Lai, mengenai ketidakpuasan atas laporan yang disampaikan PM Lai, ia beranggapan hanya ada kerangkanya namun tidak disampaikan secara menyeluruh, bahkan tidak ada penjelasan mengenai anggaran dana, maka dari itu laporan yang disampaikan PM Lai dinilai tidak memadai. Tseng Ming-chung mengatakan, “penerapan kebijakan sangat roughly atau kasar, walaupun berkesan terstrukturisasi, saya meragukan dapat menanggulangi bencana air, meragukan masyarakat akan dapat menghindari bencana banjir. Selain itu, PM Lai juga tidak menyebutkan anggaran dana, pada pokoknya laporan merupakan hasil jiplakan, dengan mudah meminta rekan kerja menyalin ulang.”
Anggota kaukus DPP lainnya Lai Jui-lung(賴瑞隆) yang pernah menjabat sebagai Dirjen Badan Kelautan Pemda Kaoshiung beranggapan, laporan tertulis yang disampaikan oleh PM Lai sebenarnya tidak akan membahas secara mendetail, kunci utama adalah tindak lanjut yang akan dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah.
Lai Jui-lung mengatakan, “penanganan bencana air, kami mengharapkan terus didukung oleh pemerintah, selain itu memperkokoh ketahanan kota, baik bangunan di masa mendatang yang mencakup kualitas air dan pengelolaan air atau permintaan terhadap bangunan baru yang memiliki sedikit fungsi tahan banjir, saya berpikir di masa mendatang akan menjadi pekerjaan rumah yang wajib dikerjakan secara giat oleh Badan Sumber Air, Yuan Eksekutif.”
Mengenai laporan yang disampaikan Yuan Eksekutif tentang penanggulangan bencana air 23 Agustus, Yuan Legislatif telah menyesuaikan dengan agenda yang dijadwalkan menentukan 20 anggota kaukus untuk melakukan interpelasi, laporan ini merupakan pengajuan dari partai KMT, maka partai KMT tidak akan melakukan boikot namun akan menentukan sikap mereka terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan bencana air ini.