(Taiwan, ROC) -- Perang melawan hoax (berita palsu) menjadi topik pembicaraan di berbagai negara, Perdana Menteri William Lai hari Jumat (21/9) dalam laporan yang diusung ke Yuan Legislatif mengungkit, guna membela kedaulatan nasional, pemerintah akan memiliki mekanisme pertahanan hukum dan akan mengajukan “peraturan hukum hubungan warga kawasan Taiwan dan Daratan Tiongkok”, “Undang-Undang Perlindungan Rahasia Negara”, dan “Undang-undang Keamanan Nasional”, dan lainnya untuk dapat memeriksa dan menghilangkan sumber informasi palsu.
Yuan Eksekutif dalam “laporan kebijakan” melaporkan sikap dan praktik pemerintah dalam "membela kedaulatan nasional dan menjaga kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia"
Dalam laporan menyebutkan dalam rangka mempertahankan kedaulatan nasional, pemerintah selain meningkatkan anggaran pertahanan, juga akan memperkuat mekanisme pertahanan sistem hukum, dan akan mengusulkan "Peraturan Hubungan Masyarakat Taiwan dan Daratan Tiongkok", "Undang-undang Perlindungan Rahasia Nasional", dan "Undang-Undang Keamanan Nasional." Untuk menjaga stabilitas sosial, perusahaan mengguna menggunakan nama modal asing mencuri teknologi inti, memperkuat pemeriksaan sumber dari informasi palsu serta melakukan pengelolaan dalam pengajuan ijin tinggal, memberikan jaminan keamanan masyarakat sosial.
Selain dalam bidang hukum, laporan juga menunjukkan pandangan dari sisi dunia internasional. Dalam isi laporan mengungkit Daratan Tiongkok tidak saja melakukan ekspansi militer di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, pesawat dan kapal juga melintasi garis pulau dan juga memblokir Taiwan dalam berpartisipasi Majelis Kesehatan Dunia (WHA), mengharuskan perusahaan dan maskapai penerbangan di seluruh dunia untuk mengubah nama Taiwan, membatalkan hak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olah Raga Pemuda Asia Timur, merebut negara sahabat diplomatik Taiwan, menunjukkan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan menegaskan, Daratan Tiongkok menindas Taiwan dengan melakukan perusahan sepihak terhadap status quo di Selat Taiwan yang tidak saja menyebabkan ketenggangan di kedua belah pihak, tetapi juga berdampak pada perdamaian kawasan Indo-Pasifik, setelah El Salvador memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, Departemen Luar Negeri AS juga secara terbuka menyatakan Daratan Tiongkok tengah mengubah status quo di Selat Taiwan, memecahan perdamaian yang selama sepuluh tahun ini tercipta, untuk itu pihak Amerika Serikat juga melalui Taiwan Travel Act, Undang-undang Otorisasi Pertahanan Internasional dan lainnya yang mana ini semua menunjukkan dukungan pada posisi Taiwan.
Lebih lanjut lagi dalam laporan mengemukakan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat beberapa hari ini kembali menegaskan “Taiwan adalah sebuah kisah keberhasil demokrasi dan merupakan mitra terpercaya Amerika Serikat”. Amerika SErikat akan terus memberi dukungan pada Taiwan; tidak saja Amerika Serikat, dalam laporan kebijakan juga memberitahukan beberapa waktu lalu dalam parlemen Eropa telah melalui laporan“Hubungangn Daratan Tiongkok dan Eropa”yang memperlihatkan dukungan negara-negara Uni Eropa pada Taiwan.
Menghadapi langkah-langkah yang dilakukan Daratan Tiongkok, dalam laporan kebijakan menegaskan, pemerintah pasti akan bersikeras dengan tiga prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Tsai Ing-wen yaitu “niat tulus tidak berubah”, “komitmen tidak berubah” dan “tidak menyerah dalam tekanan”, mengikuti nilai-nilai universal Taiwan seperti demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia dan hukum dan akan lebih meningkatkan kerja sama substantf dengan negara-negara sahabat diplomatik dan negara-negara yang memiliki prinsip serupa, membangun hubungan yang akrab dan bersama-sama berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian internasional dan regional.