(Taiwan, ROC) – Insiden ledakan gas di Kota Kaohsiung yang telah memakan korban jiwa dan kerusakan kota dimana telah menggangung keuangan kota itu, maka mengajukan kepada pemerintah pusat untuk memberikan anggaran khusus. Juru Bicara Yuan Eksekutif Sun Lih-chyun (孫立群) hari ini (6) menyampaikan, sampai saat ini pemerintah masih belum membahas masalah ini. Ia kembali menyerukan, kota Kaohsiung telah menentukan “Undang-Ungan Otorisasi Menejemen Penggalian Jalan” sehingga memenuhi standar ganti rugi. Berdasarkan UU Kompensasi Negara pasal 3 dan 9, korban bencana melalui pemerintah Kota Kaohsiung untuk meminta ganti rugi, tidak akan bermasalah.
Ia menuturkan, Yuan Eksekutif kemarin (5) menerima surat resmi dari pemerintah Kota Kaohsiung mengenai permintaan dana NT$ 1,9 miliar untuk perbaikan jalan dan telah mengalihkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Akutansi dan Statistik, pemerintah dan rakyat Kaohsiung berdiri di barisan yang sama, akan dibebankan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Kaohsiung yang akan dikoordinir oleh DGBAS. Sedangkan kekurangan dana akan dipenuhi oleh Yuan Eksekutif, tidak akan dibebankan kepada pemerintah Kaohsiung.
Ia juga menyerukan kembali, bahwa tidak perlu menetapkan UU khusus atau anggaran khusus, merujuk kepada UU dan anggaran yang ada dinilai mampu menyelesaikan kesulitan dan masalah yang ada.
Mengenai rencana Walikota Chen Chu (陳菊) yang tidak akan menanamkan kembali saluran petrokimia di area bencana, Kemenko Chang Chia-juch (張家祝) hari ini saat ditanya oleh legislator komite ekonomi meyampaikan bahwa pihak pelaksana harus mendiskusikan dengan pemerintah Kaohsiung mencari jalur lain untuk penimbunan jalur pipa, karena bila tidak dan diganti dengan cara truk pengangkutan akan lebih berbahaya, ia tidak sepakat apabila menggunakan cara itu.
Ia menyampaikan : Kalau ketiga saluran ini tidak bisa ditimbun di jalan itu, tentu pihak penyelenggara berharap pemerintah kota Kaohsiung dapat menyediakan jalur lain yang lebih tepat, bila semuanya tidak dapat ditimbun, diganti dengan truk pengangkutan, sebenarnya sangat berbahaya, kami tidak menyarankan menggunakan cara seperti itu, jadi mungkin beberapa perusahaan ini akan meminta pengarahan dari pemerintah kota mencari jalan keluar penimbunan pipa.
Ia juga mengakui , UU pengaturan propilen kenyataanya masih perlu disempurnakan, seharusnya disamakan dengan pengaturan petrokimia maupun gas alam.