(Taiwan/ROC) --- Perang perdagangan antar Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (17/9) mengumumkan akan memberlakukan pajak 10% bagi produk dengan nilai US$ 200 miliar yang diekspor dari Daratan Tiongkok. Anggota dewan dari Kantor Negosiasi Ekonomi dan Perdagangan Yuan Eksekutif John Chen (鄧振中) pada Selasa (18/9) mengemukakan bahwa keputusan ini ternyata lebih baik dari kemungkinan yang diperkirakan sebelumnya. Terkait dengan pertimbangan para pengusaha Taiwan untuk kembali ke tanah air, John Chen mengemukakan seluruh unit pemerintahan terkait akan berupaya penuh dan bersedia memberikan bantuan yang diperlukan.
Amerika Serikat mengumumkan bahwa penetapan pajak 10% atas produk Daratan Tiongkok dengan nilai US$ 200 miliar, dapat diberlakukan per tanggal 24 September 2018 mendatang. Namun produk seperti Apple, jam tangan cerdas Fitbit, helm sepeda dan kursi bayi pada mobil akan mendapatkan pengecualian.
John Chen melalui wawancara pada Selasa (18/9) mengemukakan bahwa sebelumnya diperkirakan jumlah pajak yang diberlakukan akan mencapai 25%, namun kini merosot hingga 10%. Hal ini dianggap lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan dirasa dampak langsung yang akan terjadi di Taiwan tidaklah signifikan. Dirinya menambahkan akan terus melakukan evaluasi guna untuk mencegah dampak tidak langsung.
John Chen mengatakan, “Dalam pertemuan strategis yang dipimpin oleh Presiden sebelumnya, telah dibahas beberapa arah yang relevan. Kami akan memperhatikan perkembangannya. Jika diperlukan, kami akan mempersiapkan sistim persiapan dini. Jika keadaan terus memburuk, setiap unit pemerintahan harus mengusulkan metode yang efektif. Jika dilihat dari kondisi saat ini, situasinya tidak seburuk dari yang kami perhitungkan sebelumnya”.
John Chen menambahkan bahwa di tengah memanasnya konflik perdagangan antar AS – Daratan Tiongkok, pemerintah telah memperkirakan beberapa dampak yang akan terjadi. Di antaranya adanya niat dari para pengusaha Taiwan untuk kembali tanah air. Jika benar demikian, maka pemerintah akan terus mendukung. Terkait dengan permasalahan lahan dan tenaga kerja, unit pemerintah terkait akan berupaya untuk memberikan bantuan.