(Taiwan, ROC) - Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Taiwan mengecam Beijing berusaha melemahkan kedaulatan nasional Taiwan dengan mengeluarkan izin tinggal baru bagi warga Taiwan yang menetap, bekerja atau belajar di Daratan Tiongkok.
Melalui suatu keterangan yang dirilis Rabu, 12 September, MAC melukiskan kebijakan Beijing tersebut sebagai upaya satu pihak untuk mengubah hubungan antar Selat Taiwan, dan menyerukan masyarakat Taiwan tidak mengizinkan pemerintah Daratan Tiongkok mencapai target tersebut.
MAC juga mengingatkan warga akan kerugian yang mungkin terjadi dengan memohon izin tinggal itu, termasuk bertambahnya pajak dan biaya asuransi sosial yang harus dibayar serta dikomprominya perlindungan privasi.
MAC merilis keterangan tersebut sebagai respon pada pernyataan Kantor Urusan Taiwan, Daratan Tiongkok, pada hari yang sama, bahwa lebih dari 22.000 warga Taiwan telah memohon izin tinggal di Daratan Tiongkok sejak regulasi baru diberlakukan pada 1 September.
MAC menyangsikan angka yang dirilis pihak Daratan Tiongkok, dan mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan data dan informasi bersangkutan melalui berbagai saluran, yang akan dipakai sebagai referensi ketika menetapkan kebijakan di masa depan.
Dalam suatu acara temu pers rutin di Beijing, juru bicara Kantor Urusan Taiwan An Fengshan (安峰山) menerangkan, meski berfungsi sebagai “kartu identitas” untuk memudahkan warga Taiwan yang menetap, bekerja dan belajar di Daratan Tiongkok, izin tinggal baru bagi warga Taiwan berbeda dari kartu penduduk warga Daratan Tiongkok sendiri, dan sama sekali tidak berhubungan dengan agenda politik apa pun.
Namun, menurut An, izin tinggal tersebut tidak dirancang untuk menggantikan izin travel bagi warga Taiwan untuk masuk dan keluar dari Daratan Tiongkok, dan hak yang diberikan pada pemilik izin travel tidak akan dikompromi oleh dikeluarkannya izin tinggal baru.