(Taiwan, ROC) -- Konferensi Peninjauan Internasional tentang Laporan Perdana Nasional dari Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berakhir, anggota Dewan Peninjauan Internasional hari Jumat (24/8) mengusung pendapat struktural mengenai “reformasi anti korupsi Taiwan”. Dalam usulan Dewan Peninjauan Internasional yakin dengan keberhasilan Taiwan dalam melawan korupsi, selain pembentukan “Komite Integritas Yuan Eksekutif” dan “UU Saling Bantu Hukum Pidana Internasional” juga disarankan untuk mempertimbangkan sebuah“badan antikorupsi”dan memperkuat anti korupsi pada sektor swasta.
Guna memenuhi pelaksanaan Konvensi Anti-Korupsi PBB, Maret 2018 Taiwan memberikan laporannya setelah itu dihantarkan ke Dewan Peninjauan Intternasional untuk diperiksa. Setelah melalui pemeriksaan selama 2 hari dari 5 orang anggota Dewan Peninjauan Internasional, pada tanggal 24 Agustus dikeluarkan kesimpulan dan saran“reformasi Anti-korupsi Taiwan”
Hasil peninjauan mengemukakan bahwa Taiwan telah membuat pencapaian signifikan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, selain menegaskan operasi “Komite Integritas Yuan Eksekutif ” revisi “hukum pencegahan pencucian uang” untuk memperbaiki sistem pencegahan pencucian uang dan juga penyelesaian "UU Peradilan Mutasi Pidana Internasional” yang mana ini merupakan perolehan dari program “Pembangunan Negara Bersih”
Inspektur Departemen Pendididikan Gyeonggi, Korea Selatan, Kim Jue, mengemukakan, meskipun Taiwan mengalami situasi kesulitan dalam hubungan diplomatik namun hal ini tidak mempengaruhi pekerjaan anti-korupsi.
Namun dalam langkah pencegahan, Dewan Peninjauan Internasional merekomendasikan agar Taiwan mengadopsi cara kerja internasional dengan mekanisme satu instansi anti-korupsi untuk memastikan kemandirian badan ini pada anggota komite peninjuaan dan pertimbangkan seharusnya perdana menteri yang menunjuk anggotanya.
Selain itu, setiap tahun lembaga pemerintah harus melakukan penilaian integritas dan mempertimbangkan untuk membatasi kontribusi politik dari perusahaan dan asosiasi. Komite peninjau percaya bahwa Taiwan memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal seperti koordinasi dan kerjasama dan independensi lembaga antikorupsi, pengadaan publik di sektor publik dan swasta, keyakinan pidana dan penegakan hukum, kerjasama internasional, pemulihan aset, dll., Dan Taiwan memerangi korupsi. Di semua sisi, lebih penting untuk fokus pada memastikan "kesetaraan gender."