(Taiwan/ROC --- Komite Olimpiade Asia Timur (EAOC) pada Selasa (24/7) menggelar rapat dan mengumumkan akan pembatalan Kota Taichung sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Pemuda Asia Timur EAYG pada tahun 2019 mendatang. Istana Kepresidenan melalui pernyataan resminya mengemukakan bahwa Daratan Tiongkok menekan EAOC untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai intervensi yang tidak seharusnya dilakukan oleh Daratan Tiongkok. Terkait tindakan sepihak Daratan Tiongkok, Pemerintah Taiwan menyatakan penyesalannya.
Istana Kepresidenan mengemukakan bahwa olahraga tidak mengenal perbedaan antar negara. Dunia olahraga juga menjunjung tinggi pertukaran masyarakat dunia antar etnis. Pekan olahraga diselenggarakan dalam rangka untuk memahami dan mempromosikan nilai keharmonisan dan komunitas internasional. Pekan Olahraga Pemuda Asia Timur (EAYG) merupakan pergelaran penting di sektor olahragawan. Dan kini kelangsungan dari EAYG harus mendapat perlakuan semena-mena Daratan Tiongkok. Tindakan Negeri Tirai Bambu tersebut tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat Taiwan dan komunitas internasional.
Juru bicara Istana Kepresidenan mengatakan, “Selama beberapa tahun terakhir, banyak pemuda dari seluruh belahan dunia telah berupaya keras untuk dapat meraih kemenangan dalam acara ini. Ini merupakan pengabaian terhadap hak dari semua pemain. Daratan Tiongkok telah memboikot pergelaran besar yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka juga telah merongrong penyelenggaraan olahraga berkelas internasional. Taiwan bersama dengan seluruh olahragawan internasional tentu tidak dapat menerima keputusan ini”.
Kantor Kepresidenan mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Taichung pada tahun 2014 berhasil mendapatkan hak penyelenggaraan “Pekan Olahraga Pemuda Asia Timur 2019”. Dan demi untuk mempersiapkan lingkungan yang baik, seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat telah bekerja mengupayakan berbagai persiapan. Namun kini, kelangsungannya harus menerima boikot dari Daratan Tiongkok. Daratan Tiongkok menekan EAOC untuk membatalkan Kota Taichung sebagai tuan rumah pelaksana. Tindakan ini tentu saja sangat tidak adil bagi pemerintah Kota Taichung, yang selama ini telah bekerja keras melakukan pelbagai persiapan.
Istana Kepresidenan menambahkan bahwa pemerintah Daratan Tiongkok selama bertahun-tahun telah berulang kali melakukan tekanan terhadap Taiwan. Negeri Tirai Bambu tersebut melalui campur tangannya telah menghalangi partisipasi masyarakat Taiwan di dunia internasional. Mereka telah menindas hubungan diplomasi dan menekan maskapai penerbangan internasional. Tekanan serupa bukan pertama kali dilancarkan oleh Daratan Tiongkok, melainkan pada tahun 2016 pergelaran Paralympics juga harus mengalami kejadian serupa. Istana Kepresidenan menekankan bahwa guna untuk menjamin hak seluruh masyarakat, pemerintah tidak akan membiarkan dan akan terus memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat luas. Pemerintah pusat akan mendukung pemerintah Kota Taichung untuk terus melanjutkan perjuangannya.