(Taiwan, ROC) Guna mengantipasi Daratan Tiongkok menindas diplomasi Taiwan maka pemerintah memutuskan untuk memperketat pemeriksaan pejabat pemerintah atau orang-orang terkait Daratan Tiongkok yang datang ke Taiwan, ini merupakan tembakan pertama yang diluncurkan. Media melaporkan, sehubungan dengan kegiatan “Forum Antar Selat Taiwan” yang memasuki periode ke 10 di mana tempat penyelenggaraannya dilakukan secara bergilir dan tahun ini akan digelar di Hsincu, Taiwan, sehari sebelum forum berlangsung Biro Keimigrasian menolak pengajuan 10 pejabat yang menjadi peserta dalam delegasi Daratan Tiongkok dengan alasan tim delegasi mencampuradukan kebudayaan dan politik, menggunakan kesempatan ini untuk fron persatuan dan infiltrasi
Kepala Biro Imigrasi, Yang Jia-jun hari Rabu (30/5) dalam rapat interpelasi Komite Kementerian Dalam Negeri, Yuan Legislatif menyampaikan, setiap tahunnya terjadi perubahan bentuk pada kegiatan ini, berhubung dengan cara baru yang dicanangkan Daratan Tiongkok untuk meningkatkan perlawanan dan infiltrasi dengan mencampur aduk 31 peraturan bagi Taiwan, untuk itu sudah seharusnya instansi terkait lebih berhati-hati.
Yang Jia-jun mengatakan, “Setiap kegiatan pasti ada perubahan, setiap tahun ada perubahan bentuk, pemeriksaan berkas dilakukan tanggal 15 dan 21 Mei, melalui dua kali pemeriksaan, mesti tidak menyangkal untuk perubahan yang terjadi setiap tahunnya, namun tahun ini Daratan Tiongkok memperkuat front persatuan dan infiltrasi terhadap Taiwan sehingga hal ini adalah kasus tersendiri dan harus diselesaikan tersendiri, diputuskan berdasarkan kasus per kasus.”
Menteri Dalam Negeri, Yeh Jiunn-rung ketika ditanyakan sesaat sebelum rapat menyampaikan, mekanisme pemeriksaan bersama instansi imigrasi sudah berjalan sejak lama, pada dasarnya pemeriksaan bersama mendukung pertukaran antar Selat Taiwan, namun apabila ada kekhawatiran atau pertimbangan maka instansi terkait yang ada akan melakukan diskusi sebelum mengambil keputusan.
Selain itu, Legislator Partai Progresif Demokrat, Liu Shih-fang ketika diinterpelasi menyampaikan, terdapat sejumlah PNS Daratan Tiongkok yang tidak menggunakan nama instansinya untuk datang ke Taiwan, apakah pemerintah dapat memastikan apakah orang-orang ini terlibat dalam fron persatuan? Untuk hal ini Kepala Biro Imigrasi, Yang Jia-jun mengemukakan, anti front persatuan, anti infiltrasi merupakan tanggung jawab dari setiap instansi keamanan nasional, pemerintah melalui mekanisme keamanan negara mengendalikan gerak-gerak dan perkataan mereka, apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi termasuk permohonan mempersingkat atau memperpanjang kunjungan, pihak pemerintah juga harus memiliki daftar nama untuk melakukan pengawasan.