(Taiwan, ROC) – Kementrian Pendidikan memutuskan untuk tidak menerima laporan hasil pemilihan Rektor NTU, serta tidak akan mengeluarkan surat perekrutan bagi Kuan Chung-ming. Namun sikap penolakan tersebut telah menciptakan konflik perdebatan berkenaan dengan “Kebebasan dalam Universitas”, dimana banyak rektor dari universitas lainnya yang menyatakan tidak setuju dengan keputusan Kementrian Pendidikan. Untuk hal ini, National Tsing Hwa University mengeluarkan “Deklarasi Tsing Hwa” yang ditujukan kepada Kementrian Pendidikan untuk dapat menarik kembali keputusan penolakan tersebut. Rektor National Chiao Tung University Mark Chang juga merilis Surat Pernyataan Publik yang menghimbau pemilihan Rektor NTU dapat memilih sosok yang netral dalam kehidupan sosial masyarakat, selain itu berharap pemerintah dapat mempercepat proses peralihan Universitas Nasional menjadi badan korporasi.
Sehubungan dengan pemilihan Rektor National Taiwan University yang telah menimbulkan banyak perdebatan, Perdana Menteri William Lai pada hari Rabu tanggal 2 April saat diwawancarai oleh media menyampaikn bahwa sistem demokrasi yang dimiliki oleh Taiwan saat ini merupakan hasil dari proses reformasi yang menahun, dimana sosial masyarakat Taiwan tidak akan mengijinkan pemerintah, dan pemerintah tidak akan berani merusak sistim “Kebebasan dalam Universitas” yang ada. Namun PM William Lai menambahkan jika sosial masyarakat Taiwan juga tidak akan menerima siapapun saja yang menggunakan alasan “Kebebasan dalam Universitas”, lantas bersembunyi di belakangnya dan tidak berani memberikan tanggung jawab.
PM William Lai mengatakan, “Setelah Taiwan melewati masa menahun, ditambah dengan banyaknya korban di dalamnya, maka kini baru dapat menikmati sistim demokrasi. Sosial masyarakat Taiwan tidak mengijinkan pemerintah, dan pemerintah juga tidak akan berani melukai kebebasan universitas. Pada waktu yang sama, sosial masyarakat juga tidak akan bisa menerima siapapun yang menggunakan alasan ‘Kebebasan dalam Universitas’ untuk bersembunyi dan menghindari tanggung jawab.”
PM William Lai menambahkan bahwa penolakan pengajuan Rektor NTU oleh Kementrian Pendidikan, apakah pengambilan keputusan mengacu kepada faktor kemampuan dan moral etika? Pertanyaan ini sebaiknya diserahkan kepada masyarakat umum untuk menjawabnya. PM William Lai juga meminta Kementrian Pendidikan agar dapat segera memberikan penjelasan kepada sosial masyarakat, dan masyarakat juga diminta dapat bersikap lebih rasional dalam menanggapi keputusan tersebut.
Sementara itu pihak Aliansi Kebebasan NTU meminta pihak Kementrian Pendidikan dapat segera melakukan proses perekrutan Kuan Chung-ming sebagai Rektor NTU, dan PM William Lai sewajarnya menyatakan maaf berkenaan dengan hal ini.