(ANTARA / RTI) - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak maju yang dibuktikan dari naiknya Indeks Persepsi Korupsi menjadi 96 pada 2017 dari 152 pada 2003.
"Indonesia tumbuh sebagai negara G20 yang cukup menonjol, dan upaya pemberantasan korupsinya bergerak maju," kata Moazzam dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional" di Jakarta, Rabu.
Kemajuan lain yang patut dicatat adalah keseriusan Indonesia mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam London Anti-Corruption Summit pada Mei 2016 yang dihadiri 53 negara di mana Indonesia menyampaikan 19 komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi yang 17 di antaranya sudah terpenuhi.
Indonesia telah memperkuat sistem "Whistleblower" dengan membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengembangkan basis data berdasarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Perpres ini dianggap Moazzam sangat vital dalam mendorong transparansi data publik dan mencegah korupsi.
Kemajuan perjuangan antikorupsi Indonesia sejak London Summit, menurut dia, juga tidak terlepas dari keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus membangun reputasi yang semakin baik sebagai lembaga antikorupsi.
Menjalani sebagian besar karir diplomatnya di negara-negara berkembang di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Timur, duta besar keturunan Pakistan itu mengaku belum pernah menemukan sebuah lembaga yang sangat tangguh seperti KPK.
Selain pemerintah dan penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh seluruh masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil dan media.