(Taiwan, ROC) – Upaya permohonan penghapusan kartu kuning yang diberikan oleh Illegal, unreported and unregulated fishing(IUU) Uni Eropa atau penangkapan ikan ilegal, pemberian kartu kuning dinyatakan sebagai negara-negara yang tidak kooperatif, selama dua tahun terakhir ini pemerintah telah melakukan banyak perbaikan, mencakup pada tahun lalu melakukan perubahan 3 undang-undang penangkapan ikan, bagi tindakan menangkap ikan secara ilegal akan dikenakan sanksi maksimum, membentuk pusat pemantauan 24 jam. Tahun ini bulan Maret anggota IUU Uni Eropa pernah berkunjung ke Taiwan, semula dijadwalkan pada akhir bulan April akan menghapus kartu kuning, namun tahun ini kartu ini masih ada, Ketua COA Lin Tsung-hsien(林聰賢) mengakui masih ada kartu kuning dan wajib dihapus, ada kemungkinan akan ditunda setengah tahun lagi.
Wakil Ketua COA, Lee Tuey-chih(李退之)mengatakan, “ Yang disebut adalah apakah kita telah mengadopsi sanksi hukuman maksimum, selain itu kami juga meminta kepada Dewan perikanan, juga wajib berinisiatif untuk memberikan usulan, yang utama adalah negara di mana nelayan penangkap ikan semestinya memiliki sistem pemantauan dengan berstandar seperti Taiwan,”
Lee mengungkapkan, telah 3 kali memberikan laporan kepada IUU Uni Eropa, menekankan sanksi hukuman menjadi beban berat bagi nelayan, mengharapkan hal ini dapat ditoleransi IUU, walaupun anggota IUU yang berkunjung ke Taiwan merespon penyampaian ini akan menjadi bahan pertimbangan namun hingga saat ini kartu kuning masih belum ditiadakan, di masa mendatang akan berlanjut dengan upaya berdiskusi dengan IUU.