(Taiwan, ROC) – Dewan Administrasi Kelautan atau CMA diresmikan pada hari Sabtu tanggal 28 April. Kepala CMA menyampaikan bahwa tugas utama dari CMA sendiri adalah aktif melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga, khususnya mewujudkan penandatanganan kerjasama pengembangan perekonomian kelautan secara damai, melindungi hak-hak kelautan yang dimiliki oleh negara dan memberikan perlindungan kepada para nelayan yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, berkenaan dengan pengentasan masalah penyelundupan produk barang dan manusia hingga pengedaran narkoba, pihak CMA sendiri akan menggunakan sarana teknologi tahap tinggi, sehingga mampu melakukan pemantauan dan penyelidikan secara efektif.
Upacara peresmian CMA sendiri dihadiri langsung oleh Presiden Tsai Ing-wen, Perdana Menteri William Lai dan Sekretaris Jendral Istana Kepresidenan Chen Ju. Instansi CMA sendiri akan menjadi sebuah instansi eksekutif level 2, dimana Dewan Administrasi Lepas Pantai atau CGA, Dewan Pelestarian Habitat Laut Samudra dan Institut Riset Penelitian Laut Samudra, akan bernaung di bawahnya.
Usai menerima cap stempel resmi instansi CMA dari Perdana Menteri William Lai, dalam kata sambutannya Kepala CMA Huang Huang-huei menyebutkan bahwa setelah Taiwan melewati 40 tahun masa darurat militer, telah memberikan efek buruk bagi masyarakat Taiwan tentang lingkungan laut dan samudra. Setelah masa darurat militer berlalu, masyarakat Taiwan baru secara pelan dan bertahap menyadari betapa indahnya kehidupan di bawah laut dan menemukan banyak kekayaan alam bawah laut.
Huang Huang-huei menjelaskan bahwa CGA sendiri diresmikan pada tahun 2000, dan melihat performa yang ada saat ini, khususnya dalam penangkapan kasus penyelundupan ilegal dan narkoba, bahkan penyelundupan manusia, telah mampu memberikan hasil yang baik. Guna mengurangi beban tekanan dalam menjalankan tugas dan mencapai tahap yang paling efisien, maka di kedepannya CGA akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berteknologi tinggi. Yang paling penting di sini adalah bagaimana cara untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangga dalam mewujudkan kerjasama lintas laut dan mengembangkan perekonomian kelautan yang ada.
Huang Huang-huei mengatakan, “Para nelayan kami yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut sekitar atau di kawasan ekonomi laut yang tumpang tindih dengan negara lain, kerap harus menghadapi berbagai ketidaknyamanan, dan ini menjadi beban yang selama ini harus dipikul oleh pihak CGA. Untuk itu kita akan merumuskan sebuah sistim yang lebih efisien, sehingga para nelayan yang tengah melakukan tugasnya dapat terjamin keamanannya. Di waktu yang bersamaan, sistim pemberian pertolongan juga harus diperbaharui, sehingga saya juga berharap CGA akan mampu memberikan prestasi yang lebih baik lagi di kemudian hari.”
Selain itu, sumber kekayaan alam bawah laut yang ada di perairan laut sekitar Taiwan sangatlah banyak. Dirinya berharap pihak Dewan Pelestarian Habitat Laut Samudra dapat membangun sebuah data base berkenaan dengan zona ekonomi laut di sekitar Taiwan, melakukan analisa tentang letak geografis dan kuantitas yang ada. Dengan adanya data tersebut, maka akan mampu memudahkan tugas pelestarian habitat laut dan samudra yang ada.
Berkenaan dengan perkembangan perindustrian kelautan, Huang Huang-huei menjelaskan bahwa Institut Riset Penelitian Laut Samudra akan merumuskan sebuah peraturan dan undang-undang terkait, memadukan berbagai bidang industri, pendidikan dan penelitian, membuka sebuah jenis industri yang telah disesuaikan dengan kondisi pengembangan kelautan Taiwan, memberikan bantuan kepada para nelayan dan memasarkan produk hingga mampu memasuki pasar kawasan Asia Tenggara.