(Taiwan, ROC) – Berkenaan dengan “Rancangan Peraturan Pengadaan Program Institut Kebudayaan Eksekutif” yang tengah dibahas dalam rapat Komisi Yudikatif dan Hukum di Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 25 April, pihak legislator dari partai oposisi menyambut baik berkenaan dengan apa yang diajukan, namun meragukan sistim strukturisasi dan pendanaan terkait. Selain itu, jika kelak benar akan dijalankan, apakah mampu mengimplementasikan secara penuh fungsi dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga tidak sekedar hanya menjadi salah satu instansi yang hanya menghabiskan dana anggaran semata.
Menteri Kebudayaan Cheng Li-chiun secara aktif mengusung program pengadaan “Institut Kebudayaan”, yang juga mendapatkan dukungan dari legislator partai berkuasa dan oposisi, namun dalam komisi Yudikatif dan Hukum, masih banyak yang meragukan peran yang mampu dimainkan oleh institut tersebut.
Legislator Freddy Lim mengemukakan bahwa ke depannya cara pembagian tugas dan tanggung jawab antara Institut Kebudayaan dengan Kementrian Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting, guna menghindari adanya ‘tumpang tindih’ kedua instansi yang ada, maka disarankan untuk dapat mendengar berbagai pendapat dari para pakar terlebih dahulu. Legislator Huang Guo-chang mengingatkan Kementrian Kebudayaan bahwa jika kelak Institut Kebudayaan salah memilih atau menempatkan pimpinan, maka dana yang dianggarkan berkemungkinan menimbulkan masalah.
Legislator dari partai KMT Jiang Nai-xin mengambilcontoh program yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan dengan dana anggaran senilai 8,3 milyar di tahun 2013, dimana 80% di antaranya menjadi bagian pengeluaran pemerintah. Untuk itu Jiang meragukan apakah program yang diusung oleh Cheng juga akan memiliki masalah yang serupa, serta mempertanyakan bagaimana langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak Kementrian Kebudayaan.
Menteri Kebudayaan Cheng Li-chiun menegaskan bahwa ke depannya Institut Kebudayaan akan berupa sebuah organisasi mediator yang profesional, memainkan peran dalam pemberian pelayanan dan bantuan bagi masyarakat, membantu meyambungkan dengan program yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Sehubungan dengan dana anggaran, selain akan menjadi sebuah mata pengeluaran baru pemerintah, kelak juga diharapkan dapat memadukannya dengan dana anggaran dari pihak Yayasan Pembangunan Nasional. Selain itu dirinya juga berharap dengan adanya perbaikan peraturan yang mendasar berkenaan dengan urusan kebudayaan, maka mampu memasukkan bagian Yayasan Pengembangan Kebudayaan, yang kemudian sebagian dananya dapat digunakan untuk mengadakan dan memudahkan jalannya pembentukkan Institusi Kebudayaan.