(Taiwan/ROC) --- Terkait reformasi dana pensiun, Presiden Tsai Ing-wen dalam sebuah wawancara di televisi pada Senin (9/4) mengemukakan bahwa pada masa pemerintahan mantan Presiden ROC Ma Ying-jeou (馬英九) telah dikemukakan beberapa kali bahwa reformasi ini sangat penting untuk dilaksanakan. Sesaat dirinya menjabat sebagai Presiden, Ma Ying-jeou pernah mengatakan bahwa kondisi saat ini telah mendesak. Dan selama 8 tahun masa pemerintahan Partai Kuo Min Tang (KMT) reformasi ini tidak berhasil dijalankan, sehingga saat ini Partai DPP harus segera dapat merealisasikannya.
Presiden mengemukakan bahwa selama proses reformasi dana pensiun ini, pasti sedikit banyak dapat menyinggung beberapa orang dan dapat mempengaruhi perasaan dari para pensiunan tentara dan PNS. Hal ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Tetapi Kepala Negara yakin bahwa mayoritas masyarakat Taiwan pasti akan sangat berterima kasih kepada para pensiunan yang telah mengorbankan sebagian dana pensiun mereka demi pembangunan yang berkelanjutan.
Terkait dengan dana pensiun militer, Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya secara khusus mengundang Koordinator dari Komisi Reformasi Dana Pensiun dan Wakil Presiden untuk terus berkomunikasi dengan anggota legislator. Ia berharap bahwa sebelum rancangan undang-undang tersebut diserahkan ke Yuan Legislatif, seluruh komunikasi telah selesai dilakukan dan tidak ada perubahan yang signifikan. Kepala Negara melanjutkan bahwa anggota legislator Partai DPP kini telah setuju terkait dengan dasar dari dana pensiun, yakni NT$ 38.990. Saat ini yang masih harus dimusyawarahkan adalah terkait dengan nilai tambah yang akan ditetapkan, adalah sebesar 50% + 2.5% atau 50% + 2%.
Kepala Negara mengatakan, “Saya rasa dasar ini merupakan konsensus yang ada saat ini, dan seharusnya tidak akan ada perubahan lagi. Saya rasa dengan cara seperti ini, ada sekitar 60% orang yang tidak terkena pengaruhnya. Atau dengan kata lain, akan ada 40% hingga 50% orang yang akan terkena dampaknya”.
Selain itu, terkait dengan reformasi dana pensiun kaum buruh, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan bahwa reformasi dana pensiun bagi kaum militer dan PNS relatif lebih sederhana dibandingkan dengan kaum buruh. Beliau melanjutkan bahwa reformasi dana pensiun kaum buruh harus melibatkan 3 pihak, yakni buruh, majikan dan pemerintah. Hal ini tentu akan lebih kompleks. Saat ini ada 1 rancangan yang telah ditetapkan dan masih membutuhkan proses komunikasi yang panjang. Kepala Negara menambahkan bahwa setelah pemerintah menyelesaikan reformasi dana pensiun kaum militer dan PNS, maka pemerintah akan memulai untuk menangani reformasi dana pensiun kaum buruh dengan mempertimbangkan aset keuangan negara serta memperkuat jaringan keuangan dana pensiunan kaum buruh.