(Taiwan, ROC) Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) mengumumkan daftar memorandum 301 penetapan pajak impor bagi produk Daratan Tiongkok, Biro Perdagangan Luar Negeri, di bawah Kementerian Ekonomi, Badan Perindustrian juga segera bekerja lembur untuk memeriksa situasi dan melakukan inventarisasi atas industri yang terpengaruh, selain itu sore hari ini (4/4) mengelar rapat mambahas hasil invertarisasi dan cara apa untuk menghadapinya, diperkirakan malam hari ini baru diketahui hasil pembahasan.
USTR pada tanggal 3 April waktu Amerika Timur mengumumkan daftar memorandum 301 yang terdiri dari 1300 lebih produk dari 45 kategori termasuk pesawat navigasi, komunikasi, robot dan mesin yang bernilai sekitar USD50 milyar, dengan penyaranan pengenaan pajak 25%. USTR tanggal 15 Mei mendatang akan menyelenggarakan rapat dengar setelah itu baru akan dipastikan daftar produk yang dikenakan pajak.
Pejabat Kementerian Ekonomi menyampaikan, berhubung AS baru saja mengeluarkan daftar produk yang jumlahnya 1300 lebih tentu saja pengaruhnya besar, setelah perhitungan awal bea cukai, masing-masing kelompok dalam Badan Perindustrian akan memastikan dampak pada masing-masing industry, biro perdagangan juga harus memastikan nilai ekspor impor, diperkirakan mala mini baru dapat menyelesaikannya.
USTR pada tanggal 15 Mei mendatang akan mengadakan rapat dengar perdana setelah itu baru memastikan daftar produk yang dikenakan pajak. Wakil Menteri Sains dan Teknologi, Hsu You-jin (許有進) hari Rabu (4/4) menyampaikan, kementerian sains dan teknologi akan terus memantau perkembangan perdagangan AS dan Daratan Tiongkok, juga akan menyesuaikan dengan kebijakan Yuan Eksekutif dalam membantu pengusaha. Hsu lebih lanjut menyampaikan, tidak peduli perubahan global yang terjadi, meningkatkan daya saing produsen merupakan satu-satunya cara bagi pengusaha, kementerian Sains dan Teknologi akan terus mengoptimalkan lingkungan inovatif bagi penelitian dan pengembangan.
Selain itu Hsu You-jin mengemukakan, multi tata letak pembagian pasar merupakan salah satu cara, selain menyesuaikan dengan kebijakan baru kea rah selatan di menempatkan tata letak pada negara Asia Tenggara, Kementerian Sains dan Teknologi juga melakukan kerjasama bilateral pengembangan teknologi dengan 80 lebih negara, melalui tim pengembangan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah di bidang pengembangan teknologi.