(Taiwan, ROC) Filipina berencana untuk membangun pangkalan maritim di dekat Pulau Lanyu. Terhadap hal ini Presiden Tsai Ing-wen (23/3) merespon, pemerintah akan memberikan perlindungan bagi nelayan begitu pula dengan hak-hak perikanan.
Juru bicara Kemiliteran Filipina, Isagani Nato tanggal 22 Maret menyampaikan, pihak tentara dan pemerintah daerah Mavulis, Batanes membangun bangunan beton yang diperkirakan selesai pada bulan April. Berhubungan letak Mavulis hanya berjarak 98 km dari kepulauan lepas pantai LanYu sehingga apakah dengan demikian Filipina akan mempengaruhi hak-hak nelayan Taiwan, hal ini menimbulkan kekhawatiran.
Juru bicara kantor kepresidenan, Huang Zong-yan (黃重諺) tanggal 23 Maret menegaskan, pemerintah akan melindungi nelayan dan hak perikanan. Huang Zong-yan mengatakan, “Secara umumnya kita harus melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk melindungi nelayan, menjamin hal perikanan serta memastikan hak-hak dan kepentingan negara lainnya.”
Perairan tumpang tindih Taiwan dan Filipina di mana pemerintah Filipina memutuskan untuk mendirikan pangkalan maritim di Pulau Mavulis, apakah dengan demikian meningkatkan ketegangan antara Taiwan dan Filipina? Coast Guard Administration (CGA) menyampaikan, pemerintah telah mengumumkan batas selatan operasi penangkapan ikan di perairan tumpang tindih antara Taiwan dan Filipina, Pulau Mavulis berada di perbatasan ini untuk itu tidak akan mempengaruhi perlindungan pengaturan patrol laut.
Biro Perikanan menyampaikan, Taiwan dan Filipina telah menandatangani perjanjian peraturan hukum perikatan sejak tahun 2015, pendirian pangkalan maritime Filipina tidak mempengaruhi peraturan hukum bilateral, nelayan Taiwan dapat dengan tenang menangkap ikan di kawasan yang sebelumnya ditentukan dan apabila diperlukan maka akan memperketat penjagaan bagi nelayan.
Wakil Biro Perikanan, Lin Guo-bin mengatakan, ”Pada prinsipnya nelayan yang berada di kawasan ini sesuai dengan perjanjian penegakan hukum tahun 2015 hampir tidak pernah terdengar adanya gangguan atau penyitaan, mereka sekarang ingin meningkatkan patroli pengawasan, asalkan kita mengikuti peraturan yang berlaku maka tidak akan berpengaruhi. Apabila diperlukan maka kami juga menyesuaikan patroli perlindungan sehingga para nelayan bisa dengan tenang beroperasi di kawasan ini.”
Biro Perikanan menghimbau Filipina untuk mematuhi perjanjian penegakan hukum perikanan antara Taiwan dan Filipina untuk menghindari penggunaan kekerasan atau persenjataan yang tidak diperlukan; Biro Perikanan juga akan terus menyesuaikan dengan instansi hubungan luar negeri, lebih agresif membahas kerja sama bidang perikanan dengan Filipina serta meminta instansi penjagaan laut untuk senantiasa memperhatikan dan menyesuaikan pengawasan perlindungan bagi nelayan dalam upaya menjaga hak perikanan nelayan Taiwan.