Di bawah bimbingan Yuan Eksekutif, Kementrian Kehakiman sedang merancang undang-undang pernikahan sesama jenis berdasarkan Penjelasan Undang Undang Dasar dari Mahkamah Agung, berharap bisa menetapkan suatu regulasi rasional yang bisa diimplementasi, bisa sesuai dengan kesepakatan umum, dan bisa mengurangi dampak sosial seminimal mungkin.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Chiu Tai-san (邱太三) melalui laporan yang disampaikan dalam persidangan Komisi Kehakiman dan Judisial Yuan Legislatif, Kamis.
Ditanya apakah prinsip “sesuai dengan kesepakatan umum dan mengurangi dampak sosial seminimal mungkin” akan dipromosikan dengan cara merevisi undang-undang sipil atau menetapkan suatu undang-undang baru, Chiu berpendapat, ini adalah masalah teknis dan opini dari berbagai pihak sedang dihimpun untuk menanganinya.
Menteri Chiu mengatakan, “Terus terang, ini adalah masalah teknis. Kami hanya akan membicarakannya pada tahap terakhir. Sekarang, kami sedang menghimpun opini dari pakar, cendekiawan dan berbagai organisasi sosial, berharap perbedaan pendapat bisa dikurangi menjadi paling minimum dan kesepakatan paling besar bisa diperoleh.”
Mengenai kesangsian dari sejumlah organisasi bahwa kecepatan peratifikasian undang-undang pernikahan sesama jenis terlalu lambat, Chiu menegaskan, Kementrian Kehakiman bertindak sesuai hukum, maka masalah ini seharusnya tidak dibesar-besarkan menjadi suatu tekanan sosial.