(Taiwan/ROC) - Dalam rangka untuk mempromosikan Kebijakan Baru ke Arah Selatan, Bank Pemerintah mempersiapkan dana sebesar USD 3.5 miliar atau setara dengan NTS 100 miliar, untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara sasaran kebijakan dan negara sahabat. Dana ini akan digelontorkan dengan menerapkan sistem ODA yang telah diterapkan oleh pemerintah. Anggota legislator Komite Keuangan Yuan Legislatif pada Rabu tanggal 21 Maret mengundang pihak terkait untuk memberikan laporan. Beberapa anggota legislator meragukan kebijakan ini, mereka menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika terdapat dana yang bermasalah? Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Ekonomi (MOE) dan Kementerian Luar Negeri (MOFA) menjawab akan memilih negara dengan kepercayaan yang baik. Dan jika Bank terkait mengalami masalah dalam dana, maka pemerintah akah segera mempersiapkan anggaran dukungan.
Presiden Tsai Ing-wen pada Bulan Agustus tahun lalu telah mengumumkan sebuah mekanisme pendanaan strategis senilai USD 3.5 miliar, untuk membantu merealisasikan kerjasama antar pengusaha Taiwan dengan pengusaha di negara sasaran. Mekanisme tentu akan berdasar pada sistim permodalan dana pemerintah ODA. Dimana bank Taiwan akan menyediakan dana pinjaman dengan suku bunga rendah, untuk membantu negara sasaran membangun sarana infrastruktur mereka. Sebaliknya, bagi negara yang meminjam harus menunjuk salah satu perusahaan Taiwan untuk ikut andil dalam proyek pembangunan tersebut. Dimana konsep ini mampu memberikan peluang bisnis kepada perusahaan Taiwan.
Komite Keuangan Yuan Legislatif mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Luar Negeri, untuk memberikan laporan terkait dengan “Rencana Penerapan ODA”. Tidak sedikit anggota legislator yang ragu akan kebijakan ini. Berdasarkan akan pengalaman terdahulu, bahwa ketika Bank Pemerintah harus menyediakan polis pinjaman, sering ditemukan masalah. Dan jika pinjaman kepada negara sasaran Kebijakan Baru ke Arah Selatan menemui masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Wakil MOE Wang Mei-hua dan Wakil MOFA Wu Chih-chung mengemukakan bahwa pemerintah akan menyeleksi terlebih dahulu negara yang memiliki tingkat kredibilitas yang baik.
Wang Mei-hua mengatakan, “Pihak bank tentunya dapat melakukan analisa terhadap catatan peminjaman yang pernah dilakukan negara terkait. Dengan demikian maka dapat mengambil keputusan, apakah layak memberikan pinjaman tersebut. Yang dapat kami lakukan hanya melakukan analisa terhadap hal yang sudah terjadi, kami tidak mampu menerka hal yang akan terjadi di masa depan”.
Wang Mei-hua mengemukakan bahwa ODA merupakan proyek yang telah dievaluasi dan dijamin oleh pemerintah. Menilik akan pengalaman terdahulu, kasus pengembalian dana yang mengalami masalah dapat terbilang kecil. Dan jika terdapat negara yang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemerintah akan menanggung resikonya dengan mempersiapkan anggaran dukungan.
Wu Chih-chung menambahkan bahwa sejauh ini MOFA telah mempunyai beberapa sumber laporan yang telah diserahkan kepada pihak terkait untuk diteliti, apakah kebijakan ini layak untuk diterapkan. Selain itu, MOFA juga telah meminta pihak terkait untuk memperhitungkan kembali risiko yang akan terjadi. Ke depannya, ketika bank pemberi pinjaman dan negara yang meminjam menandatangani surat persetujuan, maka di dalam surat persetujuan harus melampirkan resolusi akan dana yang bermasalah. Dengan demikian maka dapat menjamin hak dari masing-masing pihak.