(Taiwan/ROC) --- Biro perpajakan Swedia akan mengubah Taiwan menjadi salah satu propinsi Daratan Tiongkok. Masyarakat Taiwan yang bermukim di Swedia secara aktif mengumpulkan kerabat dan teman untuk menandatangani sebuah petisi yang akan diajukan kepada pemerintah Swedia untuk melakukan koreksi. Salah satu anggota dewan dari New Power Party (NPP), Freddy Lim (林昶佐) pada Selasa (20/3) di Yuan Legislatif menyatakan kekhawatirannya. Ia mengemukakan bahwa Daratan Tiongkok kini tengah menekan Taiwan , Amerika Serikat dan beberapa perusahaan untuk mengubah nama Taiwan menjadi bagian dari Daratan Tiongkok. Pada kesempatan yang sama, Freddy Lim juga menanyakan pendapat dari Perdana Menteri William Lai (賴清德).
William Lai mengemukakan bahwa Taiwan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, namun Daratan Tiongkok kini telah menggunakan langkahnya untuk menekan Taiwan. Seperti misalkan dengan meminta kepada beberapa perusahaan dan bahkan beberapa negara untuk melakukan perubahan nama yang tidak faktual. Langkah ini hanya membuat Daratan Tiongkok terlihat semakin otoriter, di mata Amerika Serikat dan negara Asia Timur. William Lai menambahkan bahwa Daratan Tiongkok harus waspada akan langkah yang diambil. Perdana Menteri juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah melindungi kedaulatan Taiwan.
William Lai mengatakan, “Taiwan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Jelas tidak akan terpengaruh oleh intervensi dan pengaruh dari luar. Walau kini kami dapat melihat dominasi dari Daratan Tiongkok, tetapi pemimpin Taiwan akan selalu melindungi dan memberikan bantuan. Terhadap pihak asing yang telah berusaha menjaga dan melindungi kedaulatan nasional Taiwan, kami ucapkan terima kasih.”
Freddy Lim kembali menanyakan perihal dengan wajarnya situs Taiwan Provinsial Government (TPG) yang akan memperkenalkan Taiwan sebagai salah satu propinsi? William Lai dengan tegas menjawab bahwa ini tidak wajar. Namun dikarenakan nama ini telah tercatat dalam konstitusi, dan Yuan Eksekutif tidak memiliki hak untuk membatalkannya.
William Lai menekankan bahwa hukum konstitusi selain berperan sebagai pelindung akan hak masyarakat, ia juga berperan sebagai penentu sistem pemerintahan. Jika melalui beberapa reformasi, mampu memberikan nilai positif bagi persatuan Taiwan, maka ia secara pribadi mendukung untuk diadakannya reformasi konstitusionalisme.