(Taiwan, ROC) – 20 tahun silam, pemerintah mempertimbangkan dengan sistim hukum tradisional seperti yang diberlakukan sebelumnya, tidak mampu memberikan proteksi semaksimalnya kepada para korban kasus kriminal, dimana masih kurangnya sistim jaringan yang ada dan pengaturan yang khusus diberlakukan. Oleh sebab itu pada tahun 1998, pemerintah meloloskan “Peraturan Perlindungan Korban Kasus Kriminal”, dan di tahun selanjutnya Kementrian Kehakiman atau MOJ dan Kementrian Dalam Negeri atau MOI, bersama membentuk Asosiasi Perlindungan Korban Kasus Kriminal atau AVS. Memasuki tahun 2018, AVS genap berusia 20 tahun. Guna merayakan hari jadi AVS, turut diselenggarakan kegiatan perayaaan dengan peluncuran buku baru terkait proses penanganan psikologis dan cerita korban kasus kriminal.
Kegiatan peluncuruan buku baru, digelar pada hari Rabu tanggal 7 Maret, dan dihadiri langsung oleh Menteri Kehakiman Chiu Tai-san. Dalam kata sambutannya, Chiu Tai-san menyampaikan bahwa sistim peradilan yang berada di Taiwan terus mengalami perkembangan, dimana sebelumnya banyak pihak yang memperjuangkan hak perlindungan bagi terdakwa selama proses jalannya pengadilan, namun jarang ada yang memperhatikan hak perlindungan bagi sang korban yang tentu sama pentingnya. Pemerintah telah melakukan pemantauan terkait hal ini sejak 20 tahun silam. Untuk itu pemerintah baru membentuk sebuah asosiasi terkait. Sekalipun asosiasi telah melakukan berbagai upaya pemberian pelayanan bantuan perlindungan, namun dirasakan masih tidak cukup.
Chiu Tai-san menjelaskan bahwa dalam era reformasi bidang kehakiman yang dilakukan pada tahun lalu, Presiden Tsai Ing-wen menerima nasehat dan pendapat berkenaan dengan kondisi yang disebutkan. Pihak MOJ sendiri juga telah berupaya melakukan perbaikan bidang hukum dan peraturan terkait, sehingga para korban kasus kriminal bisa mendapatkan hak perlindungan selama masa proses jalannya pengadilan. Presiden Tsai Ing-wen selain menghaturkan rasa simpati kepada para korban, juga menyatakan bahwa dirinya sangat memperhatikan hal tersebut.
Chiu Tai-san mengatakan, “Sehubungan dengan sistim yang diberlakukan 2 hingga 30 tahun silam, maka selama proses jalannya pengadilan, biasanya yang diperhatikan adalah pemberian hak perlindungan bagi sang terdakwa. Oleh sebab itu, kami juga melakukan perbaikan peraturan sehubungan dengan tindakan pidana. Pihak MOJ sendiri juga mengajukan cara pemberian hak perlindungan bagi para korban, khususnya agar para korban memiliki hak yang lebih banyak, misalnya sang korban berhak mengajukan penelitian bukti kasus secara independen, atau selama masa proses pengadilan berlangsung, sang korban dapat memiliki mengajukan hak perlindungan yang berbeda.”
Berdasarkan data statistik yang tercatat oleh AVS, terdapat sebanyak 1.088 tenaga sukarelawan yang bernaung di bawah AVS dan meneruskan Program Pelayanan Advokasi, pemberian bantuan bidang konsultasi psikologis, memberikan pelatihan dan bimbingan khusus, bahkan program bantuan dana biaya pendidikan bagi anak dari sang korban. Bagi para korban kasus kriminal kelas berat, juga tersedia program bimbingan khusus dalam hal hukum, sosial, ekonomi dan psikologis khusus. Dalam kurun waktu 20 tahun ini, AVS sendiri tercatat telah memberikan bantuan pelayanan terhadap 36 ribu kasus, dengan jumlah korban yang tercakup di dalamnya mencapai lebih dari 1 juta orang.