（Taiwan/ROC）--- Terkait dengan pengejaran yang dilakukan oleh pihak Jepang kepada kapal nelayan milik Taiwan, Menteri Luar Negeri Joseph Wu (吳釗燮) pada Selasa (6/3) mengemukakan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak Jepang telah melampaui batas. Kini Taiwan telah menyatakan protesnya dan Kementerian Luar Negeri (MOFA) akan mengungkit persoalan ini dalam rapat komisi perikanan Taiwan Jepang mendatang. Ia berharap bahwa ke depannya Jepang tidak akan menerapkan tindakan yang melampaui batas. Joseph Wu menambahkan akan terus memperjuangkan hak serta kepetingan kaum nelayan Taiwan.
Kapal nelayan “Dong Ban Qiu 28” asal pelabuhan Su Ao Taiwan yang juga beroperasi sebagai kapal rekreasi ini, pada akhir pekan lalu terjerat kasus pengejaran dan pengusiran di garis perbatasan timur sementara. Pihak Jepang juga diketahui telah melepaskan serangan meriam air.
Menanggapi hal ini, Menlu Joseph Wu saat menerima wawancara di Yuan Legislatif pada Selasa (6/3), mengemukakan bahwa setelah melewati proses penyidikan yang dilakukan instansi terkait, Pihak Jepang dinilai telah melakukan tindakan yang berlebihan. Pihak MOFA juga telah memprotes keras tindakan ini. MOFA juga menghimbau kepada Pihak Jepang untuk tidak menggunakan cara yang sama di kemudian hari. Tindakan seperti ini dinilai hanya dapat merenggangkan hubungan persahabatan Taiwan dengan Jepang.
Terkait akan digelarnya rapat komisi perikanan antar Taiwan dan Jepang mendatang, Joseph Wu menambahkan bahwa kabar ini tidak akan mempengaruhi sikap MOFA dalam bernegosiasi. MOFA akan mengungkit permasalahan ini dalam rapat komite mendatang. Ia berharap Jepang tidak akan menerapkan cara yang sama di kemudian hari, sebaliknya Jepang dapat menggunakan cara dengan melakukan negosiasi-negosiasi.
Joseph Wu mengatakan, “Hal ini tidak akan mempengaruhi sikap negosiasi kami dan MOFA akan segera menyelesaikan persoalan ini. Kami tentunya akan memikirkan hal yang terbaik bagi para nelayan, tanpa menyakiti hubungan persahabatan dengan Jepang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosisasi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para nelayan kami”.
Terkait dengan tuduhan Jepang yang menyatakan bahwa kapal nelayan Taiwan melakukan tindakan yang illegal, Joseph Wu mengemukakan bahwa kasus ini harus dibagi ke dalam 2 periode. Periode pertama, pada Minggu (4/3) kapal nelayan tidak melakukan tindakan yang ilegal, namun telah melanggar ketetapan dalam negeri terkait dengan batas melaut bagi kapal nelayan yang sekaligus beroperasi sebagai kapal rekreasi, yakni 30 mil. Tetapi walau demikian, kapal tersebut masih belum dapat dikategorikan melewati garis perbatasan sementara. Tindakan yang diambil Jepang dirasa terlalu berlebihan. Terkait hal ini, MOFA telah mengajukan protes kerasnya. Untuk periode kedua, pada Sabtu (3/3) Joseph Wu mengatakan bahwa kapal nelayan tersebut berkemungkinan telah melanggar ketetapan terkait dan bahkan telah melanggar perjanjian antar Taiwan dengan Jepang. Ia menambahkan akan segera meminta Dewan Pertanian atau Dirjen Perikanan untuk memberikan penjelasan terkait.