(Taiwan/ROC) --- Polemik akan kembali dioperasikannya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke 2, sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat akan keseriusan pemerintah untuk menjadikan Taiwan sebagai kawasan yang bebas nuklir. Terkait berita ini, Perdana Menteri William Lai (賴清德) pada Selasa (6/3) mengemukakan bahwa proses pengajuan untuk mengoperasikan kembali PLTN nomor 2 merupakan prosedur yang normal, tetapi hal ini juga membutuhkan pertimbangan dari Kementerian Ekonomi (MOE) dan harus diajukan ke Yuan Legislatif untuk disetujui. William Lai menekankan bahwa terlepas dari fakta akan dihidupkan kembali PLTN nomor 2, berita ini tidak akan mengurungkan niat pemerintah untuk menjadikan Taiwan sebagai kawasan bebas nuklir pada tahun 2025 mendatang.
Pihak Taipower diketahui baru-baru ini mengajukan permohonan untuk mengaktifkan kembali PLTN nomor 2. Setelah melalui proses pemeriksaan, PLTN nomor 2 dinyatakan layak untuk kembali dioperasikan. Tentunya hal ini juga harus melewati berbagai proses yang kemudian harus dilaporkan di Yuan Legislatif. Namun, berita ini tentunya mengundang keraguan dari masyarakat akan keseriusan pemerintah untuk menjadikan Taiwan sebagai kawasan bebas nuklir pada tahun 2025 mendatang.
Terkait hal ini, Perdana Menteri William Lai saat menerima wawancara di Yuan Legislatif pada Selasa (6/3) mengemukakan bahwa proses yang diajukan oleh Taipower merupakan prosedur yang sah setelah PLTN nomor 2 telah melewati tahap perbaikan. Dewas Energi Atom (AEC) diketahui juga telah menyelesaikan proses pemeriksaan. Namun, proses ini masih membutuhkan pertimbangan dari MOE dan harus diserahkan kepada komite pendidikan dan budaya untuk dilaporkan dalam sidang Yuan Legislatif. William Lai mengatakan, “Saya tekankan sekali lagi, terkait apakah akan kembali dioperasikan PLTN nomor 2, tentunya tidak akan menyurutkan niat pemerintah untuk menjadikan Taiwan sebagai kawasan bebas nuklir pada tahun 2025 mendatang. Kami sangat yakin bahwa niat ini akan dapat terwujud”.
Media kembali menanyakan terkait berita ini, seakan-akan pemerintah menyetujui penggunaan nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik sebelum di tahun 2025 mendatang. Willliam Lai kembali menekankan bahwa PLTN nomor 2 tidak akan dihidupkan kembali dikarenakan unit mesinnya tidak disegel dengan baik. Hanya saja, setelah melewati proses perbaikan dan pemeriksaan keselamatan, pengajuan untuk mengoperasikan kembali baru mulai diajukan.