(Taiwan/ROC) --- Partai Komunis Daratan Tiongkok menyuarakan rencananya untuk menghapus sistim penguasaan untuk jabatan Presiden di sana. Hal ini diyakini sebagai suatu cara untuk menjadikan Xi Jin-ping sebagai pemegang kekuasaan dalam kurun waktu yang lama. Freedom House yang merupakan organisasi pemerhati sistem demokrasi pada Senin (26/2) mengemukakan bahwa keputusan Daratan Tiongkok tersebut mengirim pesan negatif bagi sistem demokrasi di Hongkong dan Taiwan.
Kantor Berita Xinhua melaporkan bahwa Komite Sentral Partai Komunis Daratan Tiongkok mengusulkan untuk menghapus salah satu butir dalam Hukum Konstitusi Daratan Tiongkok, yakni terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak boleh melebihi 2 periode. Para pakar menganalisa bahwa tujuan dari penghapusan ini adalah untuk memilih kembali Xi Jin-ping sebagai Presiden di Daratan Tiongkok pada tahun 2023 mendatang.
Ketua dari Freedom House, Michael Abramowitz mengemukakan bahwa keputusan ini hanya akan membuat kontrol dan tekanan dari Xi Jin-ping semakin meningkat. Sistim kepemimpinan yang bersifat otoriter hanya akan memperburuk kondisi kenegaraan.
Michael Abramowitz menambahkan bahwa keputusan ini menghantarkan pesan negatif dan menekan sistem demokrasi di Hongkong dan Taiwan.
Freedom House merupakan organisasi nirlaba yang merupakan pemerhati terhadap sistem demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Berbasis di Washington D.C, Freedom House setiap tahunnya akan mengeluarkan laporan penilaian terkait sistim demokrasi negara-negara di dunia.
Menurut laporan yang terakhir dirilis oleh Freedom House, Daratan Tiongkok masuk dalam daftar negara yang tidak memiliki kebebasan. Selain itu, Daratan Tiongkok juga dinobatkan sebagai negara yang memiliki kontrol terhadap kebebasan di internet. Selama 3 tahun berturut-turut, Daratan Tiongkok ditetapkan sebagai negara yang memiliki sistem kebebasan internet terburuk di dunia.