Revisi UU Ketenagakerjaan akan segera berlaku. Sekretaris utama Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Chen Ming-ren (陳明仁) mengemukakan bahwa kebijakan ini akan segera berlaku tepat pada 1 Maret 2018 mendatang. Dan bagi siapa yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri MOL, yakni Lin Mei-chu (林美珠), MOL juga menggelar pertemuan dengan seluruh Kepala Perwakilan MOL di daerah. Chen Ming-ren selaku sekretaris utama MOL mengemukakan bahwa revisi UU mulai berlaku semenjak 1 Maret 2018 mendatang, dan bagi siapa yang melanggar ketentuan yang tersirat di dalamnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
Chen Ming-ren menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat mencapai 3 kesepakatan. Mereka memutuskan bahwa 1 Maret 2018 merupakan waktu mulai diberlakukannya revisi UU tersebut, jika terdapat yang melanggar akan segera dikenakan denda. Ia mencontohkan jika ada pengusaha yang tanpa memberikan laporan terlebih dahulu kepada instansi terkait, melakukan beberapa ketetapan di luar konteks UU, juga akan dikenakan sanksi serius.
Chen Ming-ren menekankan bahwa ia telah memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat luas untuk memahami peraturan baru tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi siapa saja yang melanggar. Terkait dengan jam lembur yang digantikan dengan cuti libur, terdapat beberapa perwakilan daerah yang menyatakan keberatan akan waktu yang telah ditetapkan, yakni 1 tahun. Hal ini dirasa terlalu lama, mereka kembali menambahkan alangkah lebih baiknya jika pekerja dapat menghabiskan cuti liburnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, yakni 3 bulan hingga 6 bulan.
Chen Ming-ren menambahkan bahwa setiap peserta dalam pertemuan tersebut mengerti akan fleksibelitas yang ditawarkan oleh revisi UU ketenagakerjaan ini. Terkait dengan beberapa kasus khusus, pemerintah pusat dan daerah akan memperhitungkan secara hati-hati, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.