(Taiwan/ROC) --- Media melaporkan bahwa Federasi Nasional Wanita (NSL) ROC pada 31 Januari 2018 mendatang akan menggelar rapat antar anggota majelis. Rapat tersebut akan membahas apakah akan menandatangani kontrak administratif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komite Pengembalian Harta Partai (CIPAS). Beberapa hari ini sempat terdengar kabar bahwa tengah terjadi perbedaan pendapat antar 2 kubu di internal NSL. Ketua NSL, Joanna Lei (雷倩) dalam akun Facebook nya mengemukakan bahwa terdapat beberapa pihak yang secara sengaja memanipulasi surat kuasa NSL. Hal ini dapat memberikan perubahan terhadap kemungkinan awal untuk menandatangani program kontrak pemerintah.
Juru bicara CIPAS Shi Jin-fang (施錦芳) pada Jumat (26/1) mengemukakan bahwa dirinya berharap agar internal NSL dapat mencapai kesepakatan dan dapat menandatagani kontrak administratif sesuai jadwal. Ia melanjutkan CIPAS akan bertindak berdasarkan hukum dan akan tetap menggelar pertemuan anggota guna untuk menentukan apakah NSL merupakan federasi pedamping Partai Kuo Min-tang (KMT).
Shi Jin-fang mengatakan, “Terkait hal ini, tentunya kami sangat berharap bahwa internal NSL dapat mencapai kesepakatan dan dapat menandatangani sesuai dengan jadwal. Jika memang tidak dapat dilakukan, maka kami akan mengacu kepada peraturan terkait manajemen harta partai. Dengan kata lain, kami akan mengindentifikasi apakah NSL merupakan organisasi pedamping Partai KMT. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan pengembalian akan harta yang didapatkan secara tidak wajar.”
Pada tahun lalu, CIPAS telah mengadakan sidang untuk mendengarkan kasus sebenarnya. Dalam laporan survei oleh CIPAS mengungkap bahwa terdapat hubungan keterkaitan antar Partai KMT dengan hal keuangan dan kepegawaian internal NSL. Shi Jin-fang mengemukakan bahwa proses untuk mengverifikasi apakah NSL merupakan federasi pedamping Partai KMT hanyalah tinggal selangkah lagi. Ia melanjutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberitahukan CIPAS terkait akan perkembangan dari internal NSL. CIPAS telah melakukan beberapa rapat untuk membahas kasus ini dan anggota CIPAS juga bersedia memberikan waktu bagi NSL untuk menyelesaikannya.
Shi Jin-fang mengemukakan bahwa jika NSL pada akhirnya tidak menandatangani kontrak administratif tersebut, maka CIPAS akan secepatnya mengadakan rapat pertemuan untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada NSL. Ia melanjutkan surat sanksi tersebut juga telah disusun.