(Taiwan, ROC) - Sidang Yuan Legislatif dalam pembahasan berjalan satu hari terkait revisi undang-undang ketenagakerjaan perihal “satu hari libur satu hari istirahat” dengan beberapa isu pembahasan yang diantaranya jumlah total jam lembur, perhitungan jam lembur yang riil, memperpendek interval shift kerja namun belum ada kesepakatan, Parpol NPP menyatakan keluar dari pembahasan ini. Rapat darurat Yuan Legislatif pada hari Selasa ini tanggal 9 Januari dimulai, Ketua Yuan Legislatif Su Chia-chuan蘇嘉全 mengumumkan revisi undang-undang ketenagakerjaan masuk dalam pembahasan sidang, namun partai KMT sebaliknya meminta agar sebelumnya ketua Yuan Legislatif kembali membuka rapat pembahasan antar partai berkuasa dan oposisi, namun ditolak oleh Su Chia-chuan. Hal ini juga memicu aksi protes dari anggota kaukus partai KMT, sehingga pada sidang terjadi keributan, pada akhirnya Ketua Yuan Legislatif menerima permintaan partai KMT untuk kembali mengadakan rapat pembahasan.
Namun saat berjalannya rapat pembahasan, isu diskusi mengenai aturan pelonggaran 7 hari kerja libur sehari, belum mendapatkan kesepakatan, untuk lembur diganti dengan hari cuti apakah dihitung sebanding atau akan dilipatgandakan masih belum ada kesimpulan, pembahasan partai oposisi dan partai berkuasa berjalan selama 2 jam dan tidak mendapatkan musyawarah, akhirnya Su chia-chuan mengumumkan akan diselesaikan pada sidang Yuan Legislatif.
Pembahasan antar partai berkuasa dan oposisi tidak mendapatkan mufakat, anggota kaukus KMT dengan aksi protes dan pada bagian kepala diikat dengan pita bertuliskan hak buruh telah mati, ungkapan protes terhadap undang-undang ketenagakerjaan dengan mengusulkan lebih dari 200 atuaran yang direvisi, ditambah dengan pembahasan yang melibatkan lebih dari 40 orang anggota kaukus; selain itu pada tanggal 11 Januari akan diadakan rapat peninjauan maka pada hari dalam sidang Yuan Legislatif mulai melakukan pembahasan, diskusi uraian per aturan, mengutarakan pendapat, partai KMT merangkum revisi undang-undang tenaga kerja sebelum tanggal 10 Januari, partai oposisi berkemungkinan akan mengusulkan pemboikotan, pertarungan pembahasan revisi undang-undang tenaga kerja baru dimulai.