(Taiwan, ROC) Aset kekayaan Asosiasi Wanita Nasional Taiwan yang mencapai NTD38,1 milyar pada awal tahun ini dicurigai asosiasi ini bekerja sama dengan Partai Kuo Min Tang (KMT) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komite Pengurusan Aset Ilegal Partai, untuk itu diminta penjelasan mengenai kemana “sumbangan tenaga kerja” dalam jumlah besar mengalir.
Ketua Asosiasi Wanita Nasional Taiwan, Ku Yan Cuo Yun beranggapan, data yang diinginkan kementerian dalam negeri dan komite pengurusan aset illegal partai sudah terlalu lama sehingga sulit untuk dicari atau didapatkan kembali, selain itu dalam proses pembahasan ia terus mengstimatisasi dan memaksa, namun Asosiasi Wanita Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite Pengurusan Aset Ilegal Partai pada tanggal 24 Juli telah mencapai kesepakatan, termasuk pengalihan Asosiasi Wanita Nasional menjadi yayasan sosial, bersamaan dengan itu juga menyumbang lebih dari 80% aset asosiasi dalam dana sosial, yayasan sosial di bawah benderanya harus memiliki persentase yang setara dan adil antara perwakilan pemerintah dan masyarakat sosial. Pada bulan Agustus kemarin ke tiga pihak telah membahas secara detail, diharapkan penandatanganan kontrak administrates dapat dilaksanakan.
Namun berhubung Menteri Dalam Negeri, Yeh Jun-rong mengajukan 3 permintaan pada Asosiasi Wanita Nasional yaitu tranformasi demokratisasi, mengembalikan aset ke Administrasi Perbendaharaan Nasional dan menerima pengawasan bersama, namun Asosiasi Nasional Wanita bersikeras kalau pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan atas organisasi sosial sehingga kesepakatan menjadi pecah dan pekan lalu Asosiasi Wanita Nasional juga telah memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian dengan pemerintah.
Mengenai Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 24 kemarin secara paksa mencabut Gu Yan Cuo Yun sebagai ketua asosiasi dan memilih Lei Qing sebagai pengantinya; Komite Pengurusan Aset Ilegal tanggal 26 memutuskan apakah Asosiasi Wanita Nasional bekerja sama dengan KMT, namun setelah Lei Qing menjabat sebagai ketua, Komite Pengurusan Aset Ilegal memutuskan untuk sementara tidak membahas hal ini.
Meskipun Gu Yan Cuo Yun beranggapan tindakan Kementerian Dalam Negeri menggantikan ketua asosiasi adalah tindakan melanggar peraturan dan pada tanggal 27 meminta pengadilan untuk menghentikan tindakan pelanggaran hukum, namun sehari setelahnya tuntutan tersebut dicabut dan diserahkan kepada ketua yang baru.