(Taiwan, ROC) Kementerian Tenaga Kerja atau MOL pada hari Jumat ini tanggal 29 Desember 2017 mengeluarkan surat pernyataan dan menyampaikan, terkait dengan pemberitaan media yang melaporkan aturan pemberian upah minimum, mengenai pemberian upah pekerja asing akan terlepas dengan standar upah ketenagakerjaan di Taiwan. Dalam sisi hukum maupun penerapan kebijakan dianggap tidak semestinya mengadopsi perbedaan standar upah minimum antara pekerja lokal dengan pekerja.
Media Koran harian Liberty memberitakan, pejabat tinggi Yuan Eksekutif membeberkan, akan merancang kembali hukum standar upah minimum sebagai solusi untuk penyelesaian aksi protes dari serikat buruh terhadap perbedaan pemberian upah minimum kepada pekerja asing, akan tetapi apakah juga akan melibatkan deklarasi HAM PBB, kesetaraan undang-undang ketenaga kerjaan dan berkemungkinan dapat mempengaruhi penandatangan Taiwan dama kerjasama FTA, akan disampaikan untuk ditinjau oleh kementerian terkait.
Sehubungan dengan hal ini, MOL pada hari ini memberikan klarifikasi dan menyampaikan, setelah menganalisa Konvensi Perburuhan Internasional, Kerjasama Perdagangan Internasional dan aturan ketenagakerjaan yang relevan dengan buruh domestic maupun asing, secara rata-rata melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap pekerja asing. Oleh karena itu baik di sisi hukum maupun kebijakan pemerintahan, keduanya tidak mengijinkan adanya perbedaan antara upah minimum pekerja lokal dengan pekerja asing.
MOL menegaskan, pekerja asing merupakan tenaga kerja pelengkap, jika upah yang diberikan lebih rendah daripada upah standar minimum maka akan mempengaruhi upah dan kesempatan kerja yang dapat merugikan kepentingan pekerja lokal.