(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan penyelidikan terhadap Juru Bicara Partai Politik New Party, Wang Bing-chung, oleh Kejaksaan Kota Taipei terkait masalah pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional, pihak kejaksaan telah membebaskan kembali Wang Bing-chung pada hari Rabu tanggal 20 Desember pukul 0:15. Berdasarkan informasi yang ada, pihak Kejaksaan Taipei melakukan penggeledahan rumah milik Wang Bing-chung, Lin Ming-cheng, Hou Han-ding dan Chen Shih-cyun, yang ke empatnya merupakan anggota dari parpol New Party. Selain itu, pihak Kejaksaan juga melakukan penyelidikan terhadap salah satu rekan sahabat yang dicurigai sebagai mata-mata untuk pihak Daratan Tiongkok, Chow Hung-tsun. Pada hari Rabu malam tanggal 19 Desember, ke 6 orang tersangka menjalani proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Taipei, yang baru kemudian diijinkan pulang kembali ke rumah masing-masing.
Juru Bicara Yuan Eksekutif Hsu Guo-yung menyampaikan bahwa pihak kejaksaan menjalani pemeriksaan terkait tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga Yuan Eksekutif tidak akan memberikan tanggapan apapun berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan tersebut. Adanya rumor yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Wang Bing-chung selepas pulang dari Daratan Tiongkok adalah permainan politik, Hsu Guo-yung menjelaskan bahwa masalah hukum akan dikembalikan ke proses jalur yang ada, dan tidak ada intervensi politik apapun.
Hsu Guo-yung mengatakan, “Saya pikir, masalah urusan hukum tentu akan dikembalikan ke jalur hukum, dan jangan dipolitisasi. Dengan mempolitisasi masalah yang ada, tidak akan memberikan dampak positif, sehingga kami menghimbau semua pihak mampu memberikan ruang bagi pihak kejaksaan untuk melakukan tugas penyelidikan yang diembannya.”
Selain itu juga telah tersebar isu dalam publik yang menyebut tindakan penyelidikan sebagai “Teror hijau”. Untuk itu Hsu Guo-yung menegaskan bahwa Taiwan memiliki 5 bagan instansi pemerintah yang memiliki hak serta tanggung jawab yang mandiri, selain itu juga berlandaskan asas demokrasi yang telah tertanam lama, dimana setiap bagan instansi akan saling menghormati hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak lain, sehingga tidak akan terjadi intervensi antar bagan instansi pemerintah, khususnya dalam penanganan masalah hukum.
Di samping itu, Juru Bicara Badan Urusan Taiwan dari Daratan Tiongkok, An Feng-shan pada hari Selasa tanggal 19 Desember menyampaikan akan terus mengamati dengan sangat cermat berkenaan dengan proses jalannya penyelidikan yang dilakukan, serta mengutuk sikap Taiwan dalam melakukan penindasan terhadap orang-orang yang memiliki keinginan baik dalam hal keberlangsungan bersatu dengan Daratan Tiongkok dengan cara damai. Hal tersebut dibalas oleh Juru Bicara Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, Chiu Chui-cheng, bahwa pihak pengadilan tidak akan dapat diintervensi oleh unsur politik manapun, dan menganggap apa yang disampaikan oleh pihak luar adalah tidak benar dan tidak memahami makna negara hukum yang sebenarnya.
Chiu Chui-cheng mengatakan, “Taiwan adalah negara hukum dengan berlandaskan asas demokrasi, dimana hal ini berbeda dengan asas sosial. Pengadilan akan melakukan tugas penyelidikan dan penghakiman sesuai dengan bukti yang ada, dimana tidak akan mampu dipengaruhi dengan sikap politik yang dimiliki oleh orang lain, juga tidak akan berubah atau kekebalan hukum hanya karena sikap politik yang Anda miliki. Adanya rumor yang disebarkan oleh pihak luar, atau isu yang tidak benar, menunjukkan adanya ketidakpahaman tentang sikap sebuah negara yang berlandaskan hukum. Untuk itu kami tentu tidak akan dapat menerimanya.”
Sehubungan dengan kasus Wang Bing-chung, Chiu Chui-cheng menyebutkan bahwa kini kasus telah perada dalam proses pengadilan, dan instansi yang bersangkutan akan memberikan keterangan lebih lanjut, untuk itu pihak MAC sendiri juga tidak akan memberikan komentar apapun terkait jalannya penyelidikan kasus.