(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan lolosnya Undang-Undang Transisi dan Promosi Keadilan dalam rapat pembacaan tahap ke tiga di Yuan Legislatif pada hari Selasa tanggal 5 Desember malam hari, maka ke depannya akan dibentuk Dewan Transisi dan Promosi Kebijakan Keadilan di bawah Yuan Eksekutif. Dewan yang akan memiliki 9 orang anggota dewan, yang diajukan oleh Perdana Menteri, kemudian disahkan fungsi jabatannya oleh Yuan Legislatif. Dewan ini ditetapkan sebagai “Instansi pemerintah level 2”, memiliki tugas penanganan pembukaan data politik, membersihkan benda yang bersimbolkan pemerintah otoriter, menyeimbangkan dan menangani bentuk ketidakadilan yudisial dan lain sebagainya.
Juru Bicara Yuan Eksekutif Hsu Guo-yung saat menerima wawancara dari media pada hari Rabu tanggal 6 Desember menyampaikan bahwa kini menanti pengumuman dari Presiden dan proses pemberlakuan UU terkait, usai itu pihak Yuan Eksekutif baru akan memasuki tahapan pembahasan program pembentukan anggota dewan dan tugas selanjutnya.
Karena Dewam Transisi dan Promosi Keadilan, merupakan sebuah dewan yang cukup kompleks, sehingga saat pengoperasiannya akan menjadi sebuah dewan lintas kementrian. Dewan ini juga berkewajiban menata dan menempatkan pekerja petugas, mengatasi dan menyelesaikan seluruh tugas administrasi selaku dewan dan pengeloaan dana anggaran.
Hsu Guo-yung menyebutkan pembentukan Dewan Transisi dan Promosi Keadilan akan melibatkan banyak pihak dan lintas kementrian. Untuk itu, dewan yang dinanti-nantikan lama oleh rakyat, dengan proses pembentukan dan pengoperasian yang sangat kompleks, Hsu mengharapkan kini masyarakat jangan menebak terlampau jauh berkenaan dengan efek pembentukan dewan dengan kehidupan masyarakat di masa depannya.