(Taipei, ROC) – Sehubungan dengan lolosnya perundang-undangan yang memiliki peran penting guna melancarkan proses transisi nilai keadilan dalam rapat pembacaan tahap ke tiga Yuan Legislatif pada hari Selasa malam tanggal 5 Desember, Menteri Kebudayaan Cheng Li-chiun pada hari Rabu tanggal 6 Desember menyampaikan bahwa masyarakat sosial sangat memperhatikan proses jalannya rapat sidang pembacaan untuk Undang-Undang Transisi dan Promosi Keadilan, yang digelar di Yuan Legislatif. Hal ini menujukkan bahwa ke depannya negara bisa menggunakan pemerintah sebagai motor penggerak utama proses reformasi secara nasional, pengadaan ganti rugi dari pemerintah kepada para korban, memperbaiki hasil keputusan sebelumnya dengan kebenaran yang ada, dan penyelidikan terhadap masalah penanggung jawab kasus yang terkait. Selain itu juga menjadi contoh dimana pemerintah sebagai perwakilan dari instansi sebuah negara yang tertinggi dan mengemban sebagai pelaksana reformasi secara nasional. Dalam hal ini, juga akan terdapat bagian yang berhubungan dengan pihak Kementrian Kebudayaan, misalnya masalah nama jalan atau bagian arsitektur dari sebuah gedung yang disebut sebagai lambang pemerintahan otoriter jaman dahulu.
Cheng menjelaskan dalam Undang-Undang Sruktur Pengelola Museum HAM Nasional, yang juga telah lolos dari Yuan Legislatif, maka kelak tugas pelestarian terkait layak atau tidak sebuah peninggalan akan menjadi tanggung jawab dari Musuem HAM Nasional, termasuk melakukan pelatihan untuk SDM terkait yang berkompetensi. Jika membahas mengenai bagian arsitektur sebuah gedung yang dikategorikan menjadi lambang pemerintahanb otoriter sebelumnya adalah CKS Memorial Hall, dimana dalam proses merubah bentuk gedung dan sekitarnya, pihak Kementrian Kebudayaan juga akan memulai proses tugas dengan melakuykan diskusi pembahasan dengan Dewan Konsultasi Peninggalan Kebudayaan.
Cheng mengatakan, “Pembersihan bentuk dan lambang dari pemerintahan otoriter, tentu juga menjadi hal yang penting dalam transisi fungsi CKS Memorial Hall ke depannya. Dengan merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang selengkapnya, setelah proses diskusi dengan masyarakat berjalan beberapa waktu, Kementrian Kebudayaan akan mengajukan Rancangan Transisi CKS Memorial Hall, dengan turut menyertakan program dan peraturan yang mendukung proses transisi. Kami percaya rancangan perbaikan ini, akan mendapat dukungan dari Yuan Legislatif.”
Cheng Li-chiun menegaskan bahwa transisi yang adil, bukan hanya sekedar masalah hukum, politik atau sosial masyarakat semata, namun juga menjadi sebuah tantangan baru bagi semua pihak dalam membaca sejarah masa lalu. Untuk itu diharapkan dengan melalui beragam bentuk rapat diskusi dengan masyarakat, maka akan mampu membangun kembali nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan yang baru, sehingga turut memperdalam dan memperkuat asas demokrasi yang ada saat ini.