(Taiwan, ROC) – Rapat kabinet pada tanggal 23 November, menyetujui “Revisi Aturan Perbaharuan Kota”, merevisi pertentangan harus melewati 4 tahapan pemeriksaan, meliputi perbaharuan standar pemetaan harus melewati persetujuan Dewan Perencanaan Kota untuk menghindari terjadinya hal yang membahayakan; penilaian pembaharuan oleh Dewan Perencaan Kota harus dilakukan secara terbuka; sebelum menetapkan rencana penataan kota dan rencana perubahan kepemilikan, jika ada 1 pihak saja yang tidak setuju, wajib dilakukan penjelasan; pemerintah daerah sebagai pihak pembongkar atau pemindah pemilik tanah, harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Jika Badan Percanaan Kota telah memberlakukan sistem investasi, kemudian ruang publik tidak mencapai 50%, maka harus mendapat surat persetujuan lebih dari setengah pemilik, baru dapat dilaksanakan. Revisi aturan juga memberikan intensif juga keuntungan pajak. Usai perbaharuan, pajak akan dikurangi setengah dan paling lama di pungut hingga 12 tahun.
Perdana Menteri (PM) William Lai (賴清德) mengatakan, berdasarkan statistik Kementerian Dalam Negeri (MOI), saat ini terdapat lebih dari 8,5 juta tempat tinggal, yang berusia diatas 30 tahun sekitar 4 juta, menduduki setengah dari keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa banyak bangunan yang mulai menua, kemampuan mencegah becana dan gempa tidak cukup. Rencana perbaharuan tata kota merupakan keharusan juga paksaan.
PM mengatakan, revisi aturan tata ruang kota selain memperkuat tata administrasi, juga menambah nilai intensif dan mempersingkat proses. Hal ini sangat membantu niat keikutsertaan masyarakat, sangat menguntungkan untuk mempercepat perbaharuan kota.
Juru bicara Yuan Eksekutif Hsu Kuo-yung (徐國勇) mengatakan, “Selain memperkuat prosedur administrasi sebagai tuntutan Konstitusi, memperkuat jaminan hak dan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan subsidi dan mempermudah prosedur, ini memliki efek positif dalam meningkatkan niat masyarakat berpartisipasi dan mempersingkat jadwal pelaksanaan. Ini sangat penting atas kebijakan pembaharuan kota dan keadilan tempat tinggal serta pertumbuhan industri ekonomi.”
William Lai mengatakan, setelah diserahkan ke Yuan Legislatif, diharapkan MOI pro aktif memberikan penjelasan dan berkomunikasi dengan para legislator di Yuan Legislatif dan masyarakat untuk memperoleh dukungan agar lebih cepat menyelesaikan tahap revisi.