(Taiwan, ROC) Ekonomi kembali pulih! Industri kekurangan tenaga kerja, wakil menteri perekonomian, Shen Jong-chin(沈榮津) dan wakil menaker, Guo Fang-Yu(郭芳煜) pada hari ini(14) melakukan pembahasan terhadap isu out-sourcing(alih-daya); kemenko menyarankan agar kemenaker akan memperpendek masa proses perekrutan untuk pekerja asing di wilayah kabupaten/kota, juga sekaligus mempertimbangkan akan memperluas standar kuota untuk tenaga alih-daya hingga 6% atau penambahan jumlah secara elastis mengabaikan musim padat.
Untuk menghindari strategi ketenagakerjaan menjadi hambatan bagi para investor, dalam waktu dekat ini kemenko dan kemenaker sering melakukan pembahasan, yang utama adalah pembahasan strategi kebijakan untuk pekerja asing di bidang manufaktur, dan kemenaker telah mengusulkan hukum perlindungan untuk tenaga alih-daya, dengan draf isu pembahasan dibatasi dengan 3% tenaga alih-daya.
Mengenai isu pembahasan ini, tenaga kerja juga memiliki posisinya, oleh karena itu wakil menteri perekonomian, wakil menaker, bahkan mengusulkan pokok pembahasan tenaga alih-daya untuk disampaikan ke yuan eksekutif, namun pada hari ini masih menunggu kesepakatan bersama.
Pendataan dari DGBAS tahun lalu menemukan, industri manufaktur domestik mengalami kekurangan tenaga kerja temporer dalam kondisi yang cukup parah, diantaranya, untuk industri komponen elektronik dengan urutan tertinggi secara rata-rata mengalami kekurangan pekerja hampir mencapai 15.000 orang, disusul dengan industri logam mulia, elektronik, optikal. Selain itu data menunjukkan, kebutuhan tenaga kerja antara kabupaten/ kota terdapat perbedaan yang sangat signifikan, berdasarkan jumlah lowongan kerja yang dibutuhkan oleh pabrik dibagi dengan jumlah pencari pekerjaan, setelah dihitung ditemukan permintaan tenaga kerja berkali lipat. Pada tahun ini di bulan Maret dengan data yang diperoleh dengan data terendah adalah wilayah Pingtung, mencapai 0.55 poin, sementara untuk kota Tainan, kabupaten Taoyuan dan kabupaten Changhua hampir mencapai 5 kali lipat.
Para pejabat mengatakan, kawasan perindustrian dalam waktu terakhir ini dikarenakan lokasi kota yang telah dipadati, sehingga hanya dapat mencari lokasi ke wilayah yang lebih terpencil, hal ini sulit menarik pekerja, sehingga industri berada di musim puncaknya namun kekurangan tenaga kerja, berharap kemenaker dalam hal ini dapat memberikan bantuan khusus di wilayah yang lebih terpencil, memberikan kelonggaran dalam kebijakan mempekerjakan tenaga kerja asing, memperpendek waktu proses perekrutan agar pengusaha bisa segera mendapatkan pekerjanya.
Selain itu, isu kontroversial dalam mempekerjakan tenaga alih-daya telah berlangsung lama, akan menjadi bagian dari pembahasan dari kedua instansi ini. Kemenaker pada hari ini masih bersikeras untuk tetap mempertahankan standar tenaga alih daya 3%, hal ini membuat kemenko merasa di posisi sulit, dari sumber yang mengatakan, karena banyak hal yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, ditambah dengan perubahan lingkungan ekonomi bergerak cepat, maka pengusaha mempekerjakan tenaga alih-daya dalam waktu singkat, mempekerjakan secara temporer.
Secara internasional, tidak ada negara yang mempergunakan perbandingan proporsi untuk membatasi kuota mempekerjakan tenaga alih-daya. Menko beranggapan, agar dalam pengaturan ini dapat ditentukan secara rasional dan fleksibel, jika terdapat pemesanan yang mendesak, namun tidak dapat mempekerjakan tenaga alih-daya, sehingga apa yang harus diperbuat? Ada pejabat yang mengatakan, selain harus mengubah batasan kuota tenaga alih-daya menjadi maksimal 6%, juga tetap memberikan kelonggaran pada saat musim pemesanan terbanyak.