(Taiwan-ROC) Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Daratan Tiongkok dengan Korea Selatan diperkirakan akan tuntas akhir tahun ini dan mulai berlaku awal tahun depan. Kementerian Ekonomi hari ini (9) menyampaikan, Daratan Tiongkok adalah mitra dagan terbesar kita, berdasarkan data statistic, volume dagang bilateral mencapai US$ 124,38 miliar dengan porsi perdagangan luar negeri 21,6%. Korea Selatan adalah kompetitor terbesar dagang kita, lebih dari 70% komoditas ekpor kita mengalami tumpang tindih, seketika FTA Daratan Tiongkok-Korsel diberlakukan maka daya saing Korsel di sana akan meningkat karena fasilitas pajak, sampai saatnya nanti ekpor komoditas kita kesana dikhawatirkan akan mengalami dampak, diperkirakan Produk Domestik Bruto kita akan berkurang US$ 4 miliar sedangkan nilai ekpor kita akan menurun US$ 2 miliar.
Disampaikan pula, bila Perjanjian Perdagangan Jasa (PPJ) dan Komoditas (PPK) tidak lolos sampai tahun depan, maka seiring dengan FTA Daratan Tiongkok-Korsel, maka industri Taiwan akan migran keluar sehingga akan muncul krisis “Putusnya Rantai Produksi”.
Wakil Dirjen Biro Perdagangan Luar Negeri, David Hsu (徐大衛) memaparkan, produk yang ingin dijual ke Daratan Tiongkok menjadi mahal karena soal pajak sehingga hanya dengan membuka pabrik di Daratan Tiongkok atau di Korea Selatan, hanya dengan demikian baru dapat menikmati pajak yang renah atau bahkan bebas pajak. Dampak pertama dari migrasi pengusaha adalah masalah pengangguran, kedua adalah mata rantai industri, bila terus migrasi maka akan terjadi putusnya rantai produksi.
Guna meningkakan daya saing industri dalam negeri, Kementerian Ekonomi mencoba segala cara untuk menandatangani kerjasama ekonomi (ECA) dengan banyak negara, terhadap industri unggul memperkuat kemampuan ekspornya, menawarkan program rencana upgrading industri, namun ditegaskan, semua ini masih membutuhkan waktu, para pengusaha membutuhkan lebih banyak dana, menghadapi FTA Daratan Tiongkok-Korsel yang akan segera berlaku tentu tidak boleh tinggal diam sehingga hanya dengan mempercepat PPJ dan PPK serta pembahasan ECFA baru mampu mengurangi dampak yang timbul.