(Taiwan, ROC) -Kerusuhan yang mengakibatkan kerugian kepada pengusaha Taiwan di Vietnam genap 1 bulan, tapi sampai saat ini pengusaha di negeri itu mengeluhkan pemerintah Republik Tiongkok dinilai kurang tegas karena sampai saat ini pemerintah Vietnam masih belum memberikan tanggapan yang jelas soal ganti rugi. Mengenai perkembangannya, intansi kedua negara sudah bertemu minggu lalu dan Taiwan telah mengajukan 8 gagasan kepada Vietnam untuk segera ditindak lanjuti, selain itu “tim tanggap darurat kerusuhan di Vietnam” yang dibentuk oleh Yuan Eksekutif tanggal 20 nanti akan kembali menggelar pertemuan terkait.
Dalam sebuah laporan media setempat disampaikan, pasca kerusuhan, walau kondisi pemulihan pengusaha taiwan disana pada umumnya cukup baik, namun ada sebagian mengeluhkan sampai saat ini pemerintah setempat masih belum menyampaikan rencana kompensasi dan sementara pabrik yang masih menunggu identifikasi kerugian tidak dapat memulai produksinya lagi. Pengusaha Taiwan setempat hanya berharap bisa mendapat kompensasi atau fasilitas sewa tanah dari pemerintah setempat.
Untuk tindak lanjut 5 Kesepakatan yang tercapai sebelumnya antar kedua negara yaitu soal gaji, pajak tanah dan bea cukai, pinjaman dan finasial, asuransi serta keamanan warga maka dibentuk “tim tanggap darurat kerusuhan di Vietnam” yang sekaligus bertanggung jawab untuk memonitor perkembangan tindak lanjut kompensasi. Menanggapi keluhan warga Taiwan di negeri itu, pejabat yang tidak disebutkan namanya itu hari ini (18) menyampaikan, kebutuhan yang disampaikan sudah dimaksukan dalam daftar negosiasi sejak awal dan Departemen Layanan Investasi (DOIS) dari Kementerian Ekonomi telah berhubungan langsung dengan Departmen Investasi Vietnam dan sepakat akan bertemu setiap 2 minggu sekali, minggu lalu kedua belah pihak kembali bertemu dan menghasilkan 29 isu, dimana 8 diantaranya meminta pemerintah Vietnam untuk dapat segera menindaklanjuti dan dalam pertemuan berikutanya akan dibahas kembali.
Ia juga menyebutkan, pelaku anarkis kabur setelah melakukan pengerusakan, sehingga masalah hukumnya sangat sulit, Kemenko telah mengangkat akuntan dan ahi hukum untuk berkunjung langsung ke pabrik pengushaa taiwan di sana untuk pemulihan, bimbingan serta mendengar langsung permintaan warga sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah Vietnam, namun perlu diketahui pula efisiensi kerja pemerintah negeri itu tidak sebaik Taiwan sehingga masih akan terus berkoordinasi, memonitor dan pemerintah pasti akan terus bersikeras untuk meminta kompensasi.